Kenaikan Gaji Hakim: Solusi Korupsi Atau Sekadar Alibi Reformasi Peradilan?
Kenaikan gaji hakim: benarkah solusi korupsi peradilan? Opini analitis tentang insentif, integritas, dan reformasi sistem hukum.
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi
Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian negara.
Pilkada Langsung vs DPRD: Menakar Kualitas Demokrasi Lokal
Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.
Menguji Pengakuan Indonesia terhadap Israel: Tinjauan Konstitusi, Politik, dan Kemanusiaan
Opini hukum ini menelaah wacana pengakuan Indonesia terhadap Israel pasca pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB 2025.
Izin TKA Dihapus UU Cipta Kerja: Ancaman Serius bagi Pekerja Lokal?
UU Cipta Kerja hapus izin TKA, kini hanya perlu RPTKA. Kebijakan ini dinilai permudah investasi namun ancam pekerja lokal.
Pajak E-commerce Menyasar UMKM: Untungkan Negara, Rugikan Siapa?
Pajak e-commerce wajibkan UMKM bayar PPh 0,5% dari omzet. Kebijakan ini memperluas basis pajak negara, tapi berpotensi menambah beban administratif.
Amnesti dan Abolisi: Memahami Hak Prerogatif Presiden
Penerbitan Amnesti dan Abolisi oleh Presiden RI
Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara? Ancaman Baru Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 1 Tahun 2025
Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara.
Jaksa Tuntut Bebas: Sesat Pikir atau Puncak Keadilan?
Literasi Hukum - Di panggung peradilan, publik kerap mengidentikkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan citra seekor singa yang gigih. Ia, dengan segala dalil...
Menciptakan Ruang Aman: Strategi Pencegahan Pelecehan Seksual di Transportasi Umum
Artikel ini membahas pelecehan seksual di transportasi publik serta strategi pencegahan melalui teknologi, regulasi, dan peran semua pihak.
Personalisasi Kekuasaan: Jebakan di Balik Komunikasi "Merakyat" Pejabat Publik
Mengapa klaim "saya membangun" oleh pejabat publik berbahaya bagi sistem negara? Pahami risiko kaburnya tanggung jawab institusional dari sudut pandang Huk...
Solusi Polemik Ketenagakerjaan Lewat Surat Edaran: Tepatkah?
Membahas soal efektifitas penggunaan Surat Edaran sebagai kebijakan Menteri Ketenagakerjaan
Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia
Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
Politisasi Militer: Kolaborasi TNI dan Kejaksaan
Artikel ini membahas tentang kolaborasi baru antara TNI dan Kejaksaan perihal pengamanan aset dan gedung Kejaksaan yang menjadi kontroversial.
Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?
Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.
