Artikel ini membahas tentang peran signifikan dan saran penerapan Artificial Intelligence sebagai inovasi digital di bidang hukum
Opini
Kolom opini adalah ruang bagi para pembaca untuk menyuarakan pendapat dan pemikiran tentang berbagai isu yang relevan dengan kehidupan masyarakat, seperti opini hukum, opini politik, opini ekonomi, dan lain sebagainya.

Artificial Intelligence (AI) dan Pengaruhnya terhadap Profesi Hukum
Literasi Hukum – Kehadiran artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan membawa banyak pengaruh terhadap kehidupan manusia. Keberadaan AI tidak hanya berdampak pada perkembangan teknologi, bisnis, maupun ekonomi, tetapi juga memiliki…

Analisis Kritis Purifikasi Hukum Hans Kelsen dari Perspektif Sosiologis dan Etis
Artikel ini mengulas dan mengkritik purifikasi hukum yang digaungkan oleh Hans Kelsen dengan Teori Hukum Murninya.

Indonesia Aksesi Protokol Madrid, Menguntungkan Bagi Indonesia atau Tidak?
Artikel ini membahas secara singkat mengenai Aksesi Indonesia terhadap Protokol Madrid dan dampaknya terhadap pendaftaran merek Internasional

Netralitas TNI dan Polri: Mengapa TNI dan Polri tidak memilih dalam Pemilu?
Artikel ini memberikan penjelasan singkat dan jelas mengapa TNI dan Polri tidak ikut serta memilih dalam pemilu.

Menilik Hukum Dan Kebijakan Pemerintah Tentang Green Economy di Indonesia
Artike ini membahas bagaimana legal formal dan kebijakan tentang penerapan green economy di Indonesia.

Black Campaign dalam Pemilu dan Perspektif Hukum Terhadapnya
Fenomena Black Campaign kerap muncul saat menjelang pemilu. Partai-partai politik berlomba memenangkan paslon tertentu dan menjatuhkan kandidat lain melalui kampanye gelap.

4 Alasan Presiden Tidak Boleh Berkampanye untuk Orang Lain
Presiden tidak boleh berkampanye untuk orang lain. Pada tanggal 24 Januari 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak. Pernyataan ini menimbulkan polemik di kalangan…

Konsep Keadilan Ekologis
keadilan ekologis muncul sebagai respons terhadap perhatian global
terhadap isu-isu lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya
dalam konteks pembangunan yang merusak lingkungan dan merugikan kelompok
masyarakat tertentu.

Pemutusan Kontrak Sepihak: Ulasan Yurisprudensi Nomor 4/Pdt/2018
Artikel ini berisi tentang Yurisprudensi Nomor 4/Pdt/2018 yang memuat norma pemutusan kontrak sepihak sebagai perbuatan melawan hukum. Selanjutnya akan ditinjau mengenai keabsahan pemutusan kontrak sepihak.

Mengenal Class Action : Gugatan Perwakilan Kelompok
Literasi Hukum – Dalam hal pengajuan gugatan perdata dikenal adanya istilah Class Action atau Repsentative Action. Class Action berasal dari Inggris, sebagai gugatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai…

Amandemen UUD 1945: Penguatan BAKAMLA RI untuk Pertahankan Kedaulatan NKRI
Literasi Hukum – Wacana amandemen UUD 1945 untuk memperkuat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) mulai mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini seiring dengan meningkatnya ancaman keamanan maritim…

Teori-Teori Hak Asasi Manusia: Indonesia Menganut yang Mana?
Artikel ini menjelaskan mengenai teori-teori hak asasi manusia dan teori mana yang dianut oleh Indonesia. Yuk simak penjelasnnya!
gambar: Bobo.id

International Court of Justice: Peran dalam Hukum Internasional
Artikel berisi tentang peran International Court Of Justice ICJ sebagai Peradilan Internasional dan akibat hukumnya atas putusan ICJ bagi antar negara yang berselisih

Memahami Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Artikel ini membahas hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan disertai pula dengan asas yang berlaku juga contoh peraturan perundang-undangan yang bermasalah.
foto: SMKN1 Bontang

Perjanjian Fidusia dalam Transaksi Kredit Kendaraan
Literasi Hukum – Akhir-akhir ini marak terjadi kasus penarikan kendaraan secara paksa dan sewenang-wenang oleh jasa pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan/leasing, dalam hal ini debt collector. Lalu sebenarnya…

Menakar Indepedensi Penjabat Kepala Daerah di Tahun Politik 2024
Literasi Hukum – Hampir 170 Kepala Daerah akan digantikan oleh Penjabat Kepala Daerah diakhir tahun 2023. Keberadaan PJ di beberapa daerah untuk mengisi masa rentang waktu menuju Pemilukada Serentak yang…

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Social Legal
Literasi Hukum – Artikel ini membahas mengenai Perspektif Social Legal dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Yuk simak penjelasannya! Oleh: Irkham Shaifi Cahyo Sasono Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crimes Kejahatan…

Ruang Lingkup Investasi di Indonesia
Literasi Hukum – Artikel ini membahas tentang ruang lingkup investasi di Indonesia. Investasi didefinisikan sebagai kegiatan menanamkan modal atau uang dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Di…