Bukan Oknum, Tapi Sistem: Bisakah Menggugat Kelalaian Kolektif?
Menggugat narasi "oknum" untuk menguji akuntabilitas hukum korporasi atas kegagalan sistem dalam mencegah kekerasan seksual
All Columns
All Articles
Latest articles from news, opinion, editorial, legal materials, and public space in one chronological stream.
Endorsement Influencer dan Tanggung Jawab Hukum
Perkembangan media sosial membuat influencer menjadi salah satu sarana promosi yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha.
UU Cipta Kerja: Perjalanan Panjang Omnibus Law yang Terus Bergulir
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta aksi demonstrasi besar-besaran.
Papua Bukan Tanah Kosong: Gugatan Dalam Film Pesta Babi
Dalam artikel ruang publik ini akan kita kupas perihal fenomena dalam film pesta babi yang akhir-akhir ini sering dan banyak dibicarakan
Apa Itu Force Majeure? Apakah Bisa Membebaskan dari Wanprestasi?
Pengertian force majeure, dasar hukum, syarat, dan hubungannya dengan wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia.
Pelaku Utama dan Pembantu Pembunuhan Divonis 12 Tahun Penjara
Dua putusan PN Bale Bandung dalam perkara pembunuhan mengandung anomali pemidanaan karena vonis yang serupa terhadap dua orang yang memiliki peran berbeda.
7 Kebiasaan Sehari-hari di HP yang Berisiko Melanggar Hukum
Unggah foto orang, sebar screenshot chat, buka HP pasangan, hingga pakai WiFi tanpa izin bisa berisiko hukum. Ini penjelasan aturan UU PDP, UU ITE, dan Hak Cipta.
Syarat Lowongan Kerja yang Diskriminatif? Ini Penjelasan Aturan Kemnaker
Syarat lowongan kerja seperti batas usia, good looking, tinggi badan, atau status menikah bisa diskriminatif jika tidak relevan dengan pekerjaan.
RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi politik?
Larangan Mutlak TPPO Butuh Departemen Khusus di Bawah Presiden
Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Departemen Khusus di bawah Presiden untuk memutus sindikat.
Kawan atau Lawan? Kecerdasan Artifisial Dengan Pekerja Indonesia
Kerangka regulasi Indonesia dalam efesiensi menavigasi era otomatisasi pada keselarasan antara inovasi teknologi dengan pembaruan hukum ketenagakerjaan.
Di Balik Cuan Endorsement: Bayang-Bayang Penjara bagi Influencer Kripto Nakal
Dunia kripto saat ini sudah mengalami perkembangan yang amat sangat cepat, secara umum kripto merupakan mata uang digital yang keamanannya dijamin dengan kriptografi...
