Bahaya Diskriminasi Struktural

Membiarkan negara masuk dan mengakomodasi tekanan sosial ini ke dalam kebijakan publik akan membawa konsekuensi struktural yang berbahaya bagi demokrasi. Jika wacana anti-childfree bertransformasi menjadi kebijakan resmi yang diskriminatif, misalnya melalui insentif pajak yang hanya menguntungkan kelompok tertentu atau dipersulitnya akses terhadap layanan kontrasepsi permanen, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Kebijakan semacam itu akan menciptakan kasta kewarganegaraan baru berdasarkan status reproduksi seseorang.

Konsekuensi paling fatal dari intervensi moral ini akan memukul perempuan secara asimetris dan mengembalikan jarum jam kesetaraan gender jauh ke belakang. Memaksa atau menekan perempuan untuk beranak demi alasan demografi sama saja dengan mereduksi eksistensi dan kedaulatan mereka sekadar menjadi "mesin inkubator" bagi negara. Alih-alih mengintervensi ruang privat, negara seharusnya merespons dinamika demografi secara proporsional melalui pembenahan kebijakan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem jaminan sosial untuk bersiap menghadapi era populasi yang menua.

Negara Sebagai Pelindung, Bukan Pendikte Moral

Pada akhirnya, kedudukan negara dalam tatanan hukum yang demokratis adalah sebagai pelindung hak dasar warga negaranya, bukan sebagai pendikte moral. Pilihan childfree murni berada dalam bingkai otonomi tubuh dan kebebasan sipil yang sah secara hukum. Oleh karena itu, moralitas mayoritas atau ketakutan demografis tidak bisa serta-merta dijadikan landasan untuk menciptakan instrumen pemaksa, baik secara sosial maupun legal, yang mengikat semua orang pada standar hidup yang seragam.

Negara justru wajib hadir untuk membentengi individu dari pemaksaan kolektif yang dilanggengkan oleh tekanan sosial budaya di sekitarnya. Sudah saatnya diskursus publik di Indonesia menerima sebuah realitas hukum yang mendasar: hak untuk tidak memiliki anak berdiri sama tegak, sama berdaulat, dan sama sucinya dengan hak untuk memiliki anak. Membiarkan privasi ini diinvasi sama saja dengan merelakan benteng terakhir kebebasan individu runtuh oleh  mayoritas.