RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi politik?
Pencarian
“revisi KUHP”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol
Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.
Tetangga Nakal? 7 Pasal Ini Bisa Membawa Mereka ke Pengadilan
…jelas — sebagian bahkan dengan ancaman denda hingga puluhan juta rupiah berdasarkan KUHP Nasional yang baru berlaku 2 Januari 2026. 1. Tetangga Berisik Tengah Malam: Denda Hingga Rp 10 Juta di KUHP Baru Inilah keluhan paling klasik ya…
Pasal Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023: Analisis Lengkap
Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik telah diubah oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Artikel ini membahas perbedaan antara Pasal 310 KUHP lama dan Pasal 433 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang a...
Misteri Hilangnya Kata "Sengaja" dalam KUHP Nasional
…uhan? Simak analisis tajam Arif Kurniawan, S.H. mengenai wajah baru dan risiko doktrin di KUHP Nasional.
Mengupas Tuntas Mens Rea dan Actus Reus
…endalam mengenai perbedaan dolus dan culpa, sifat melawan hukum, serta relevansinya dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dari perspektif ahli hukum pidana. Pendahuluan: Dua Sisi Mata Uang Keadilan Pidana Dalam pergulatan intelektual untuk…
Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati Sangat Lama, Bagaimana Kepastian Eksekusinya setelah Disahkannya KUHP Baru?
…rbaru masa tunggu eksekusi terpidana mati yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Beberapa bulan terakhir atensi masyaraka...
KUHP Baru dan Pasal Penghinaan Presiden: Antara Melindungi Martabat dan Membungkam Kritik?
…isi dua sudut pandang pasca disahkannya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden pada KUHP 2023.
Serba-Serbi Hukum Pidana Bagian Ke-10: Perbarengan Tindak Pidana
…ana diatur pada Buku Kesatu Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”), dimulai dari Pasal 63 hingga Pasal 71 KUHP. Terhadap konsep residivis, concursus memiliki perbedaan, yaitu antara perbuatan yang satu dengan l…
Serba-Serbi Hukum Pidana: Bagian Ke-1
Artikel ini berisi tentang serangkaian serba-serbi Hukum Pidana: Bagian I yang akan menguraikan sejarah dan perkembangan Hukum Pidana di Indonesia.
