Dasar Hukum yang Digunakan: Celah, Bukan Regulasi

Tidak ada satu pun undang-undang di Eropa yang secara eksplisit "mengizinkan" Palantir. Yang ada adalah serangkaian celah dan pengecualian yang dieksploitasi. berikut adalah Celah celah dalam Pengecualian "Keamanan Nasional" dalam Hukum Pengadaan.

Inggris menggunakan Defense and Security Public Contracts Regulations untuk memberikan kontrak langsung tanpa tender . Klausul ini seharusnya untuk situasi darurat, bukan untuk kontrak rutin £240 juta yang berlaku tiga tahun. Inggris telah menjawab pertanyaan parlemen tentang Palantir pada Februari 2026, mengklaim bahwa mereka melakukan "uji tuntas ketat" dan "kontrol hukum" . Namun, tidak ada audit independen kementerian menilai dirinya sendiri. Selanjutnya Europol tidak secara langsung mengontrak Palantir. Mereka menggunakan Capgemini sebagai perantara, sehingga proses tender publik tahun 2012 hanya menampilkan nama Capgemini, bukan Palantir . Secara teknis ini legal. Secara moral, ini penyamaran

Dilanjut dengan Kontrak Belanda 2014 memuat klausul yang melarang pemerintah mengungkapkan "cara kerja, spesifikasi, atau kinerja perangkat lunak" Palantir . Kewajiban kerahasiaan ini bertahan lima tahun setelah kontrak berakhir, dan untuk rahasia dagang bersifat abadi. Akibatnya Parlemen tidak bisa mengawasi. Publik tidak mendapatkan informasi sehingga kehilangan akuntabilitas. 

Berpikir bahwa tidak ada usaha Untuk memperbaiki masalah ini adalah sebuah kekeliruan. Forum CCW PBB telah berdebat tentang senjata otonom sejak 2014, dan tidak berhasil. AS dan Rusia memblokir instrumen baru dengan argumen bahwa Hukum Humaniter Internasional yang sudah ada "cukup" [5] padahal HHI pada dasarnya tidak dirancang untuk menghadapi sistem AI yang mampu mempercepat proses pengambilan keputusan militer secara drastis. Tanpa traktat yang mengikat, tidak ada standar minimal yang melarang penggunaan AI dalam pengambilan keputusan