Menggugat Logika "Agen" Partai di Tubuh Penjaga Konstitusi
Eksaminasi mendalam terhadap politisasi MK: implikasi penunjukan hakim titipan partai terhadap independensi lembaga peradilan.
Berita, opini, editorial, materi hukum, dan ruang publik terbaru dalam satu alur kronologis.
Eksaminasi mendalam terhadap politisasi MK: implikasi penunjukan hakim titipan partai terhadap independensi lembaga peradilan.
Selama puluhan tahun, publik disuguhi narasi bahwa batu bara adalah penyelamat ekonomi karena harganya yang murah. Namun, murah bagi siapa?
Kasus Sleman: korban jadi tersangka, keadilan dipertanyakan. Penegakan hukum mekanistis abaikan konteks & nurani. Preseden buruk bagi perlindungan
Legislasi ugal-ugalan mengungkap otoritarianisme prosedural, dominasi oligarki, dan runtuhnya demokrasi dalam pembentukan undang-undang
Impunitas korporasi dalam kejahatan lingkungan, kegagalan penegakan hukum, dan urgensi ekosida sebagai reformasi hukum pidana lingkungan di Indonesia.
Kasus penyamaran pramugari menyingkap budaya terlalu percaya pada seragam. Refleksi hukum tentang pentingnya verifikasi dan prosedur dalam negara hukum.
Child grooming bukan isu kecil. Ancaman nyata yang sering dianggap sepele oleh masyarakat. Opini ini menyoroti kegagalan kita dalam mengawasi anak.
Analisis kritis tentang pentingnya penegakan hukum yang berdaulat dan kebebasan berekspresi dalam menjaga keadilan dan demokrasi di Indonesia.
Korupsi kuota haji menjerat eks Menteri Agama. Analisis mendalam tentang praktik korupsi terstruktur dan implikasinya dalam perspektif hukum.
Kasus suap pajak tambang ungkap celah regulasi dan lemahnya pengawasan yang merugikan negara serta merusak kepercayaan publik.
Plea bargaining dalam KUHAP Baru meningkatkan efisiensi peradilan, namun juga menguji keadilan substantif dan integritas aparat penegak hukum.
Opini hukum: Dinasti politik keluarga presiden, soroti potensi konflik kepentingan & campur tangan kekuasaan. Pemimpin dibuat, bukan dilahirkan.