Proyek Strategis dan Inkonsisten Penanganan Kasus

Dalam proyek Kereta Api Cepat Whoosh, Presiden Prabowo mengambil langkah dengan memikul tanggung jawab ke luar negeri demi menjaga kredibilitas negara. Namun, langkah ini menuai kritik karena belum diiringi dengan penyelidikan internal yang tuntas terkait dugaan pembengkakan biaya dan persoalan prosedural yang melibatkan banyak pihak, termasuk DPR. Tanpa transparansi hukum, upaya penyelamatan proyek berisiko dipersepsikan sebagai pengabaian akuntabilitas. Kasus yang melibatkan Pertamina menambah kegelisan publik. Inkonsistensi dakwaan, dari isu minyak oplosan yang kemudian bergeser menjadi manipulasi kontrak, menimbulkan kebingungan dan kecurigaan. Di luar itu, mandeknya penanganan kasus kuota haji dan Bank BJB semakin memperkuat kesan lemahnya konsistensi penegakan hukum terhadap perkara-perkara besar.

Beban Politik dan Arah Pemberantasan Korupsi

Tersendatnya pemberantasan korupsi kerap dikaitkan dengan adanya beban atau ranjau politik. Presiden berada dalam posisi dilematis antara menegakkan hukum secara tegas dan menjaga stabilitas politik serta koalisi kekuasaan. Namun, justru di titik inilah kepemimpinan diuji, yakni kemampuan menempatkan hukum di atas kepentingan politik. Sepanjang tahun 2025, masih terlihat praktik pembuatan atau perubahan aturan hukum yang minim partisipasi publik yang bermakna. Regulasi yang disusun secara tergesa dan tertutup berpotensi menjadi alat untuk menutupi kebijakan tertentu. Praktik ini melemahkan prinsip negara hukum dan membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Pada akhirnya, publik tidak menuntut kesempurnaan, melainkan konsistensi dan keberanian. Presiden Prabowo memiliki modal politik yang kuat untuk melakukan terobosan dalam pemberantasan korupsi. Jika kesenjangan antara janji dan realitas terus dibiarkan, kepercayaan publik akan semakin terkikis. Sebaliknya, keberanian menuntaskan kasus lama, memperkuat KPK, dan menghentikan manipulasi regulasi dapat menjadikan komitmen lisan itu sebagai warisan nyata bagi penegak hukum di Indonesia.