Artikel oleh Budi Harianto
Published: 10
12 Jan 2026
· Hukum Pajak
· 4 menit baca
· 0 dibaca
Kasus suap pajak tambang ungkap celah regulasi dan lemahnya pengawasan yang merugikan negara serta merusak kepercayaan publik.
07 Jan 2026
· HAM & Demokrasi
· 5 menit baca
· 39 dibaca
Kritik publik adalah hak demokrasi yang seharusnya jadi introspeksi pejabat, bukan dibalas menjadi intimidasi.
04 Jan 2026
· HAM & Demokrasi
· 3 menit baca
· 97 dibaca
Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.
03 Jan 2026
· Hukum (Umum)
· 5 menit baca
· 62 dibaca
Komitmen antikorupsi Prabowo kuat di lisan, tapi belum konsisten. Kasus pusat "terkendali", namun elite sulit disentuh akibat beban politik.
24 Dec 2025
· Advokat
· 4 menit baca
· 111 dibaca
Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.
17 Dec 2025
· Putusan & Yurisprudensi
· 4 menit baca
· 155 dibaca
Perpol 10 Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.
08 Nov 2025
· Opini
· 3 menit baca
· 107 dibaca
Artikel ini menjelaskan pengertian Operasi Tangkap Tangan (OTT), dasar hukumnya, serta perbedaannya dengan konsep "tertangkap tangan" dalam KUHAP lama
15 Sep 2025
· Hukum (Umum)
· 5 menit baca
· 83 dibaca
RUU Perampasan Aset hadir sebagai solusi atasi korupsi: mekanisme perampasan aset tanpa vonis pidana. Efektifkah?
29 Aug 2025
· Hukum (Umum)
· 4 menit baca
· 77 dibaca
Driver ojol tertabrak mobil polisi saat demo di DPR. Hukum tak boleh berhenti di pasal, tapi harus menjawab rasa keadilan rakyat.
18 Aug 2025
· Hukum (Umum)
· 3 menit baca
· 75 dibaca
Bebas bersyarat itu hak narapidana, tapi adilkah bagi rakyat?