PSN: Kepentingan Nasional atau Kepentingan Segelintir Elite?

PSN sering dipromosikan sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan cerita yang berbeda. Banyak masyarakat adat yang kehilangan tanah, mata pencaharian, bahkan terpinggirkan di tanah sendiri.

Proses pengambilalihan lahan kerap dilakukan tanpa mematuhi prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yaitu persetujuan bebas, didahulukan, dan berdasarkan informasi yang memadai. Masyarakat tidak diberikan ruang yang setara untuk menyuarakan pendapat, bahkan seringkali dihadapkan pada intimidasi, kriminalisasi, hingga kekerasan aparat.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah PSN benar-benar untuk kepentingan nasional, atau justru untuk kepentingan investor dan segelintir elite politik yang mengendalikan proyek-proyek tersebut? Ketika negara mengorbankan hak konstitusional masyarakat adat demi investasi, praktik ini lebih menyerupai kolonialisme baru yang merampas sumber daya rakyat.

Dampak Sosial, Budaya, dan Ekologi yang Menghancurkan

Perampasan tanah adat bukan hanya persoalan ekonomi. Bagi masyarakat adat, tanah adalah sumber identitas, warisan leluhur, dan bagian dari sistem budaya yang telah dijaga selama berabad-abad. Ketika tanah hilang, masyarakat kehilangan hubungan spiritual dengan alam, pengetahuan lokal tergerus, dan struktur sosial mengalami disintegrasi.

Dampak ekologisnya pun signifikan. Banyak PSN yang menyebabkan deforestasi besar-besaran, pencemaran sumber daya air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya merugikan masyarakat adat, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem yang menjadi penopang hidup masyarakat luas.

Kehilangan tanah adat berarti hilangnya ruang hidup. Ironisnya, masyarakat yang seharusnya menjadi subjek pembangunan justru diperlakukan sebagai objek yang dapat dikorbankan. Mereka tidak hanya kehilangan hak atas tanah, tetapi juga hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri.