Literasi Hukum - Artikel ini membahas kasus pencatutan karya cipta lagu "Karna Su Sayang" pada tahun 2018 yang disebabkan oleh pencipta yang tidak mendaftarkan karyanya. Penulis membahas peran negara dalam menangani kasus ini, perspektif hak atas kekayaan intelektual dan hukum internasional, serta cara penyelesaian sengketa melalui ranah hukum privat dan jalur World Intellectual Property Organization (WIPO) Mediation & Arbitration Centre.
Pada tahun 2018 terjadi kasus pencatutan karya cipta lagu "Karna su sayang" hal ini dilatabelakangi oleh pencipta tidak mendaftarkan karyanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga pelaku yang berkewarganegaraan Malaysia mendaftarkan karya tersebut dan sekarang menjadi miliknya. Sifat yang dimiliki hak cipta adalah first to declare artinya siapa yang pertama mengumumkan negara wajib melindungi.
Peran Negara Terhadap Kasus Pencatutan Karya Cipta Lagu "Karna Su Sayang”
Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta salah satunya di mana diatur pada Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.…
Komentar
0Bagikan perspektif Anda secara sopan, relevan, dan fokus pada isi artikel. Komentar tampil setelah moderasi.
Ikut berdiskusi
Tulis tanggapan yang jelas, sopan, dan tetap pada topik pembahasan.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.
Komentar akan muncul setelah dimoderasi.