Artikel ini membahas mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi perwakilan dalam perkara perdata. Mau tau siapa aja? yuk simak penjelasannya di bawah ini.
Recent Post
Larangan Praktik Nominee atas Kepemilikan Tanah dan Penanaman Modal
Praktik nominee antara WNI dan WNA nyatanya masih banyak dilakukan di Indonesia, padahal hal itu termasuk penyelundupan hukum & melanggar ketentuan UU
Mengapa Ahli Pemikir Hukum Membutuhkan Filsafat Hukum?
Artikel ini membahas 3 alasan utama dan menyelidiki lebih dalam tentang pencarian hakikat hukum, keraguan tentang kebenaran dan keadilan hukum positif, serta hubungannya dengan agama dan mazhab sejarah.
Literasi Hukum Indonesia
Pengertian dan Macam-Macam Alasan Penghapus Pidana
Artikel ini membahas mengenai pengertian dan macam-macam alasan penghapus pidana. Yuk simak penjelasannya di bawah ini!
Usulan Hak Angket di DPR Sikapi Dugaan Kecurangan Pemilu: Mungkinkah Dijalankan?
Literasi Hukum – Hak angket menjadi topik yang hangat diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Pasca gelaran pemilu dan pilpres rampung dijalankan serentak pada 14 Februari 2024 lalu, berbagai dugaan kecurangan yang…
Pengertian Hukum Tata Negara
Pelajari seluk beluk Hukum Tata Negara, terutama terkait dengan pengertian hukum tata negara. Temukan pula berbagai pengertian hukum tata negara dari para ahli.
Hukum vs Politik: Kuat Mana?
Hukum itu produk politik. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan. Apakah politik taat terhadap hukum, ataukah sebaliknya?
Gugatan PTUN Anwar Usman: Jimly Asshiddiqie Berharap Anwar Usman Menunjukkan Sikap Patriotis dan Bijaksana
Prof Jimly berharap Anwar Usman akan menunjukkan sikap yang patriotis dan bijaksana dengan menerima sanksi dari MKMK yang mencabut jabatannya sebagai Ketua MK.
Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi
Artikel ini membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam implementasi Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Legal Due Diligence dalam Hukum Bisnis
Literasi Hukum – Legal due diligence (LDD) merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis. Perusahaan perlu memahami hal-hal terkait manajemen risiko untuk membantu menentukan keputusan yang lebih tepat, efektif,…
Jaksa dan Penuntut Umum: Apa Bedanya? Penjelasan Lengkap
Artikel ini membahas tentang peran penting jaksa dan penuntut umum dalam sistem peradilan di Indonesia.
Mengenal Hak Tanggungan sebagai Jaminan Kebendaan atas Barang Tidak Bergerak
Artikel ini membahas tentang definisi, ciri-ciri, sifat, tata cara pendaftaran hak tanggungan khususnya secara elektronik hingga hapusnya HT
Kedaulatan Teritorial Negara dan Cara Memperolehnya menurut Hukum Internasional
Literasi Hukum – Kedaulatan teritorial suatu negara merupakan prasyarat yang perlu dipenuhi sebagai suatu negara yang merdeka, berdaulat dan diakui oleh hukum internasional. Hal ini didasarkan pada Konvensi Montevideo tahun…
Kewenangan Administrasi melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat
Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat.
Kekerasan terhadap Anak: Analisis Putusan MA RI No. 1288 K/Pid/2023
Artikel ini membahas/mengulas secara singkat salah satu perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak.
Suksesi Negara dalam Hukum Internasional: Pengertian, Doktrin, dan Cara Terjadinya Suksesi Negara
Literasi Hukum – Suksesi negara adalah praktik yang sering kita temukan dalam hukum internasional. Dalam dinamika geo-politik dan hubungan internasional berbagai negara di dunia, kemunculan negara-negara baru atau pecahnya suatu…
Mengenal Sistem Pemilu
Sistem pemilu merupakan elemen penting dalam demokrasi. Artikel ini membahas berbagai sistem pemilu yang ada di dunia, sistem yang cocok dengan Indonesia, dan pertimbangan dalam memilih sistem yang tepat.
Paradigma Pers dan Media sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia
Literasi Hukum – Pers dan media massa merupakan pilar keempat demokrasi setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keduanya memiliki peran untuk menyampaikan informasi kepada publik secara bebas, jujur, dan berimbang….
Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) di Laut Indonesia
Artikel ini membahas tentang faktor-faktor penyebab praktik IUUF di Indonesia yang berkaitan juga dengan keamanan maritim serta pemberantasannya
Upaya Hukum Nasabah Bank Digital
Pengaturan bank digital belum diatur secara khusus dan justru akan mengganggu Upaya hukum bagi nasabah bank digital terhadap perlindungan hukum.
