Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol
Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “hierarki peraturan perundang-undangan”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Implikasi Hukum Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 dalam Pengangkatan, Perpindahan, dan Perpanjangan Jabatan Notaris
Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 dari Kementerian Hukum dan HAM memunculkan tantangan hukum yang signifikan.
Mengenal Istilah Sistem Hukum
Literasi Hukum - Sering kali kita mendengar istilah sistem hukum. Sebenarnya, apa sih sistem hukum itu? apa hakikat sistem hukum di...
Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Peradilan Administrasi
Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.
Perkawinan Beda Agama, Apakah Masih Diperbolehkan?
Pascareformasi, saya pikir lembaga kehakiman merupakan instansi yang paling jarang memiliki isu internal dalam rangka independensi k...
Serba-Serbi Hukum Pidana: Bagian Ke-2
Artikel ini membahas mengenai asas-asas umum hukum pidana yang dimuat dalam KUHP. Kira-kira bagaimana yah sejarah dan perkembanganny...
Amandemen UUD 1945: Penguatan BAKAMLA RI untuk Pertahankan Kedaulatan NKRI
Literasi Hukum - Wacana amandemen UUD 1945 untuk memperkuat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) mulai mengemuka dala...
Memahami Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Artikel ini membahas hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan disertai pula dengan asas yang berlaku juga con...
Negara dalam Potret Ideal Sebuah Politik Hukum: Untuk Kedaulatan Rakyat
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai negara dalam potret sebuah politik hukum. Sebuah teori populer sebagai pengantar yang...