Hasil pencarian opini

Demokrasi 1 bulan yang lalu

Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?

Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?

Oleh Budi Harianto

Hukum Tata Negara 3 bulan yang lalu

Pilkada oleh DPRD: Apa Dampaknya Buat Kita?

Pilkada oleh DPRD, bagaimana dampaknya bagi partisipasi pemilih dan representasi aspirasi masyarakat dalam memilih kepala daerah?

Oleh Arvin Rumbiak

HAM & Demokrasi 3 bulan yang lalu

Akal-Akalan Pilkada (Tidak) Langsung : Demokrasi Diujung Tanduk

Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.

Oleh Bayu Nugroho

HAM & Demokrasi 4 bulan yang lalu

2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia

Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.

Oleh Budi Harianto

Politik & Kebijakan Publik 5 bulan yang lalu

Pilkada Langsung vs DPRD: Menakar Kualitas Demokrasi Lokal

Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.

Oleh Imam Sahroni Darmawan

Analisis Putusan 6 bulan yang lalu

Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan

Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Oleh Faza Ulyani Zahra

Politik & Kebijakan Publik 11 bulan yang lalu

Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak

Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.

Oleh Adam Ilyas

Opini 1 tahun yang lalu

Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi

Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.

Oleh Nazhif Ali Murtadho, S.H.

Opini 1 tahun yang lalu

Pilkada Core: Cermin Buram Kualitas Kandidat Pemimpin Daerah

membahas fenomena "Pilkada Core," yaitu rangkaian momen kontroversial dan lucu dari para calon kepala daerah yang viral di media sosial

Oleh Afizah Nur Afkarina

Opini 1 tahun yang lalu

Telaah Normatif Bentrokan Hak Asasi Manusia dengan Netralitas ASN dalam Kebebasan Hak Berbicara

Sebagai penyelenggara negara, ASN dibatasi haknya terutama hak bersuara demi terjaganya netralitas. Namun, bagaimana harmonisasinya dengan HAM?

Oleh Muhammad Haaziq Bujang Syarif

Opini 1 tahun yang lalu

Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi rezim pemilu

Oleh Muhammad Haaziq Bujang Syarif

Opini 1 tahun yang lalu

Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada, terutama pasca putusannya yang memengaruhi kerangka hukum pemilu dan pil...

Oleh Muhammad Haaziq Bujang Syarif