Makan Bergizi Gratis dan Ujian Keberpihakan Negara
Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bantuan pangan. Ia menguji keberpihakan negara, tata kelola publik, dan ekonomi rakyat di tingkat lokal.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Keadilan Sosial”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
No Viral No Justice: Erosi Negara Hukum oleh Diskresi Algoritma
Fenomena No Viral No Justice mengungkap erosi negara hukum, diskresi algoritma, dan ketimpangan keadilan akibat tekanan viralitas me...
Pilkada Langsung vs DPRD: Menakar Kualitas Demokrasi Lokal
Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.
Bank Syariah di Indonesia: Antara Janji Syariah dan Realitas Komersial
Artikel ini membahas bank syariah yang ada di indonesia meninjau antara teori dan prinsip dengan di padukan dengan realitas yang di...
Bebas Bersyarat untuk Koruptor: Di Mana Letak Keadilan?
Bebas bersyarat itu hak narapidana, tapi adilkah bagi rakyat?
Bansos Bermasalah: Antara Niat Baik dan Tata Kelola yang Gagal
Bansos di Indonesia bermasalah karena tata kelola dan penyalahgunaan. Teknologi dan pemberdayaan perlu diperkuat.
Revolusi Algoritma dan Nasib Pekerja Digital
Revolusi algoritmik dalam dunia kerja digital melahirkan bentuk baru hubungan kerja yang tidak transparan dan minim perlindungan.
Memaknai Ulang Negara Hukum Pancasila: Antara Cita-Cita dan Realita Kontemporer
Sebuah analisis mendalam tentang konsep Negara Hukum Pancasila. Menggali fondasi filosofis, tantangan kontemporer, dan relevansinya...
Pendidikan Gratis Tak Hanya di Sekolah Negeri: Mengupas Putusan MK dari Perspektif Keadilan dan Syariah
Membahas mengenai Putusan MK mengenai Pendidikan Dasar Gratis yang ditinjau dari perspektif tujuan hukum dan Masdar Farid
Undang-Undang dan Jebakan Hukum Formalistik
Legislasi kita sering sah secara prosedural, tapi miskin keadilan. Artikel ini mengulas bahaya pendekatan hukum formalistik dan pent...
Solusi Polemik Ketenagakerjaan Lewat Surat Edaran: Tepatkah?
Membahas soal efektifitas penggunaan Surat Edaran sebagai kebijakan Menteri Ketenagakerjaan
Halaman 1 dari 3