Kanal Opini Pencarian: “Diskresi”

Opini

Perspektif & analisis hukum.

Terkini

✕ Hapus Filter

Perundang-undangan & Regulasi

Legislasi Ugal-ugalan: Otoritarianisme Berjubah Undang-Undang

Legislasi ugal-ugalan mengungkap otoritarianisme prosedural, dominasi oligarki, dan runtuhnya demokrasi dalam pembentukan undang-undang

Imam Sahroni Darmawan • 27 Jan

Hukum Pajak

Tambang, Pajak, dan Negara yang Terluka oleh Penggelapan

Kasus suap pajak tambang ungkap celah regulasi dan lemahnya pengawasan yang merugikan negara serta merusak kepercayaan publik.

Budi Harianto • 12 Jan

Hukum Acara Pidana

KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan

Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan mengancam...

Miftakhul Shodikin • 05 Jan

Hukum Administrasi Negara

Negara Tanpa Malu: Maladministrasi sebagai Delik Kekuasaan

Negara tanpa malu menyoroti maladministrasi publik sebagai delik kekuasaan yang dinormalisasi, menggerus martabat hukum, hak warga, & kualit...

Imam Sahroni Darmawan • 04 Jan

Tindak Pidana Korupsi

Korupsi Tanpa Penjara: Normalisasi Impunitas Hukum

Penegakan hukum korupsi di Indonesia belakangan ini menyuguhkan sebuah anomali.

Imam Sahroni Darmawan • 03 Jan

Hukum (Umum)

No Viral No Justice: Erosi Negara Hukum oleh Diskresi Algoritma

Fenomena No Viral No Justice mengungkap erosi negara hukum, diskresi algoritma, dan ketimpangan keadilan akibat tekanan viralitas media sosi...

Imam Sahroni Darmawan • 03 Jan

Hukum Tata Negara

Saat Negara Boleh Salah Tanpa Merasa Bersalah

Negara boleh salah tanpa merasa bersalah? Artikel ini mengulas impunitas normatif, krisis akuntabilitas hukum, dan pertanggungjawaban negara...

Imam Sahroni Darmawan • 01 Jan

Hukum Pidana

Kriminalisasi Balik, Ancaman bagi Pelapor Kejahatan di Indonesia

Kriminalisasi balik mengancam pelapor kejahatan di Indonesia akibat celah hukum acara pidana dan lemahnya perlindungan whistleblower.

Imam Sahroni Darmawan • 30 Dec

Advokat

Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara

Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.

Imam Sahroni Darmawan • 29 Dec

Reformasi Hukum

Anomali Penegakan Hukum Korupsi: Ironi Impunitas Aktor Struktural

Analisis tajam mengenai anomali penegakan hukum korupsi di Indonesia. Mengapa aktor struktural sering lolos dari jerat pidana sementara pela...

Imam Sahroni Darmawan • 28 Dec

Kirim Opini Hukum

Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.

Mulai Menulis

Sedang trending

Topik

Pilih topik untuk memfilter opini

Advokat Analisis Putusan Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) E-Commerce & Platform Digital Etika Profesi Hukum Hak Kekayaan Intelektual HAM & Demokrasi Hubungan Diplomatik Hukum (Umum) Hukum Acara Pidana

Hukum Adat Hukum Administrasi Negara Hukum Agraria & Pertanahan Hukum Bisnis Hukum Internasional Hukum Jaminan (Fidusia/Hak Tanggungan) Hukum Pajak Hukum Pangan Hukum Perdata Hukum Pertambangan Hukum Pertanahan & Agraria Hukum Pidana Hukum Tata Negara Kejaksaan Kepatuhan & Tata Kelola Korupsi KPK Legal Drafting & Legislative Drafting Media & Pers Perlindungan Data Pribadi Perlindungan Konsumen Perundang-undangan & Regulasi Politik Politik & Kebijakan Publik Politik Hukum Putusan & Yurisprudensi Reformasi Hukum sosial Sosiologi Hukum Teknologi Informasi & Telekomunikasi Teori & Filsafat Hukum Tindak Pidana Korupsi

Opini

Terkini

Kirim Opini Hukum

Janji Uang, Modus VCS: SelebTikTok Ditipu WNA Malaysia, Korban atau Ikut Salah?

Romantisme "Jalan Pintas": Menggugat Obral Amnesti dalam Perkara Korupsi

Mengoptimalkan Kualitas dan Waktu dengan Template Dokumen Hukum

Tenyata (tidak) Mudah Memperoleh Amnesti

Subjek Hukum Perdata Dan Objek Hukum Perdata