Urgensi Verifikasi Bukti Digital di Era Disrupsi AI
Artikel ini membahas ancaman AI terhadap keaslian bukti digital serta urgensi verifikasi forensik demi menjaga integritas peradilan pidana.
Topik · Lintas Kolom
Hukum Acara Pidana
Artikel dari semua kolom — berita, opini, materi, editorial, dan ruang publik — yang membahas topik ini.
Dalam topik ini
Korban Salah Tangkap: Hak Ganti Rugi dan Rehabilitasi
Kasus di Magelang, Jawa tengah, menjadi bukti nyata bahwa praktik salah tangkap masih terus terjadi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Deferred Prosecution Agreement: Pemidanaan Bernuansa Efisiensi
Aturan perjanjian penundaan penuntututan telah resmi diatur dalam KUHAP Baru untuk pemidanaan korporasi yang lebih efisien
Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Plea Bargaining dalam hukum pidana Indonesia: pengertian, mekanisme, jenis, dasar hukum, kelebihan, kekurangan, serta penerapannya
Pasal 49 KUHP: Hak Membela Diri atau Jebakan Buat Korban?
Memahami Noodweer (Pasal 49 KUHP) dan Noodweer Excess (Pasal 49 ayat 2 KUHP) sebagai alasan penghapus pidana dalam pembelaan terpaksa di Indonesia.
Praperadilan: Pengertian, Objek, dan Cara Mengajukannya
Praperadilan adalah mekanisme menguji sah tidaknya upaya paksa aparat. Pelajari objek, prosedur, dan perubahan besar dalam KUHAP Baru 2025.
Partisipasi Generasi Muda dalam Pembentukan Kebijakan Publik
Kebijakan publik yang tertutup berisiko memicu penolakan, pengujian hukum, dan krisis legitimasi. Generasi muda harus dilibatkan secara bermakna.
KUHAP baru dan Potensi Korupsi Baru
KUHAP baru berpotensi korupsi? Opini hukum tentang celah monopoli penyidikan & upaya paksa tanpa izin yang mengancam keadilan.
12 Perbedaan KUHAP 2025 dan KUHAP 1981
KUHAP 2025 menggantikan KUHAP 1981. Simak 12 perubahan penting soal tersangka, advokat, korban, bukti elektronik, dan putusan hakim.
KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan
Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan mengancam kebebasan sipil.
