Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi
Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Menuai Permasalahan Kepolisian Republik Indonesia
Permasalahan Polri berakar pada tiga aspek utama, yaitu kewenangan yang berlebihan, SDM, dan lemahnya pengawasan eksternal.
Buronan Internasional di Bali: Seberapa Jauh Hukum Menjangkau?
Kasus buronan internasional di Bali mengungkap batas yurisdiksi hukum di era global. Seberapa jauh hukum mampu menjangkau kejahatan lintas negara?
Peran Lembaga Negara dan Partisipasi Masyarakat di Era Digital
Lembaga negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi digital, kebebasan berpendapat, literasi digital, dan tata kelola ruang digita...
Harta Pusaka Erpen Karo Tradisi Budaya dan Keadilan Sosial
Harta pusaka Erpen Karo tidak hanya warisan budaya, tetapi juga tantangan mewujudkan keadilan sosial di era hukum modern
Outsourcing dalam Perspektif ESG: Paradoks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Perusahaan mengusung ESG, tapi tetap mengandalkan outsourcing. Tanggung jawab sosial diklaim, sementara risiko kerja dialihkan ke tenaga kerja alih daya
Peran Baru KY : Kunci Mewujudkan Peradilan Independen
Saat ini Fungsi Advokasi KY dalam mendampingi Hakim yang terkena PMKH masih minim, padahal fungsi ini penting untuk melindungi Hakim yang terkena PMKH
Sinyal Hijau untuk Tragedi: Celah Hukum di Bekasi Timur 2026
14 tewas dalam tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Telaah kelalaian hukum PT KAI, celah perlintasan liar, dan hak korban menuntut ganti...
Mitra Kerja atau Pekerja? Status Hukum dan Hak yang Hilang
Disebut mitra tapi kerja layaknya karyawan? Pelajari kapan hubungan kemitraan bisa dikategorikan hubungan kerja terselubung dan hak apa saja yang seharusny...
Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judici...
