Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?
Perpol 10 Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstit...
Perspektif & analisis hukum.
Perpol 10 Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstit...
Analisis kritis kasus Hermawan Susanto: implikasi pasal makar KUHP terhadap kebebasan berekspresi dan batasan ujaran kebencian di Indonesia.
Tanggal 18 November 2025 semestinya menjadi hari yang monumental bagi sejarah hukum Indonesia
Artikel ini menjelaskan pengertian Operasi Tangkap Tangan (OTT), dasar hukumnya, serta perbedaannya dengan konsep "tertangkap tangan" dalam...
Satu tahun telah berlalu sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
Membahas hukum penjarahan saat demonstrasi di Indonesia. Apakah tindakan ini dibenarkan? Simak analisisnya menurut Pasal 363 KUHP tentang pe...
Demo buruh dan mahasiswa Agustus 2025 menelan korban jiwa, jadi alarm negara menjaga hak demokrasi rakyat.
Analisis hukum pelanggaran HAM oleh aparat. Membedah mengapa anggota Polri pelaku pidana harus diadili di peradilan umum, bukan sekadar sida...
Membahas tentang aksi demo bulan agsutus dan polemik didalamnya mulai dari isu ditunggangi dan provokasi oleh elite politik untuk memecah be...
Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.
Mulai Menulis