Hasil pencarian opini

Politik 4 bulan yang lalu

Dinasti Politik Keluarga Presiden Bukan Salah Bunda Mengandung

Opini hukum: Dinasti politik keluarga presiden, soroti potensi konflik kepentingan & campur tangan kekuasaan. Pemimpin dibuat, bukan dilahirkan.

Oleh H. Imam Santoso

Hukum Tata Negara 4 bulan yang lalu

Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi

Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian negara.

Oleh Imam Sahroni Darmawan

Hukum Acara Pidana 4 bulan yang lalu

KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan

Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan mengancam kebebasan sipil.

Oleh Miftakhul Shodikin

HAM & Demokrasi 4 bulan yang lalu

2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia

Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.

Oleh Budi Harianto

Tindak Pidana Korupsi 4 bulan yang lalu

Korupsi Tanpa Penjara: Normalisasi Impunitas Hukum

Penegakan hukum korupsi di Indonesia belakangan ini menyuguhkan sebuah anomali.

Oleh Imam Sahroni Darmawan

Politik & Kebijakan Publik 5 bulan yang lalu

Pilkada Langsung vs DPRD: Menakar Kualitas Demokrasi Lokal

Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.

Oleh Imam Sahroni Darmawan

Advokat 5 bulan yang lalu

Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara

Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.

Oleh Imam Sahroni Darmawan