UU Pers Lemah, Warga Sipil Rentan Kriminalisasi
Kekosongan perlindungan jurnalisme warga dalam UU Pers merupakan penyediaan celah hukum untuk mengkriminalisasi sipil yang kritis dan bersuara.
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Efisiensi Digital: Bayag Bayang PHK di Era AI
AI mendorong efisiensi digital, tetapi juga memunculkan risiko PHK dan kekosongan hukum perlindungan pekerja di Indonesia.
Mens Rea Sebagai Unsur Penting dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Pentingnya membuktikan mens rea menjadi sangat krusial ketika kita berhadapan dengan pasal-pasal "karet" atau pasal yang multitafsir dalam UU Tipikor
Menyoal Pelarangan Pemutaran Film Dokumenter "Pesta Babi" dalam Bingkai Kebebasan Berekspresi
Adanya pelarangan film dokumenter “Pesta Babi” memunculkan polemik terkait batas kebebasan berekspresi serta kewenangan negara dalam demokrasi.
Palestina–Israel : Saat Hukum Gagal Lindungi Sipil
Konflik Palestina–Israel dalam perspektif hukum internasional, mulai dari HAM, Konvensi Jenewa, hingga dugaan kejahatan perang.
Celaka karena Jalan Berlubang, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Sering sekali kita melihat infrastruktur jalan yang rusak yang mengakibatkan pengguna jalan celaka, sehingga perlu adanya tanggung jawab.
SKCK Sebagai Instrumen Diskriminasi Bagi Mantan Napi?
SKCK sebagai dokumen administratif yang dikeluarkan oleh negara kerap dianggap sebagai instrumen yang melanggengkan diskriminasi, terutama bagi mantan napi...
Wacana KPK Tentang Ketua Umum Parpol Maksimal 2 Priode
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam hal pencegahan korupsi, yaitu melakukan kajian terkait dengan tata Kelola par...
Mengapa Kerugian Negara Belum Tentu Korupsi?
Asumsi bahwa kerugian negara sama dengan korupsi adalah simplifikasi yang berbahaya bagi iklim birokrasi
Kedaulatan Digital Indonesia dalam Hukum Internasional
Perkembangan internet dan teknologi digital membuat hubungan antar negara menjadi semakin terbuka tanpa batas wilayah geografis secara global.
