Lapar di Negeri Agraris: Ironi Hukum Pangan yang Belum Memihak
Ironi hukum pangan di Indonesia: negara agraris, tapi kelaparan mengintai. Kebijakan agraria belum sepenuhnya memihak kedaulatan pangan rakyat.
Ironi hukum pangan di Indonesia: negara agraris, tapi kelaparan mengintai. Kebijakan agraria belum sepenuhnya memihak kedaulatan pangan rakyat.
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Putusan MK 83/PUU-XXII/2024 membatasi pembatalan pertanggungan asuransi. Namun, kepastian hukum bagi tertanggung masih belum sepenuh...
Pembangunan vs lingkungan: benarkah kerusakan lingkungan 'normal' demi pertumbuhan ekonomi? Telaah kritis kebijakan & implikasi kons...
Hadapi krisis energi & pangan dari rumah: optimalkan lahan, diversifikasi pangan lokal, hemat energi, kelola stok. Mandiri & berkela...
Beberapa tahun terakhir, ruang publik dipenuhi perdebatan yang semakin keras antara pengkritik pemerintah dan para pembelanya.
Analisis problematika standar ganda pengangkatan hakim MK akibat sistem trifurkasi. Independensi hakim konstitusi terancam?
Opini: Dampak konflik AS-Iran bisa memicu perang global? Analisis efek domino kematian pemimpin Iran dan potensi krisis multidimensi...
Analisis strategis potensi ekonomi karbon Indonesia melalui regulasi NEK dan mekanisme bursa karbon dalam mencapai target NDC.
Pahami prosedur & syarat menjalankan putusan BPSK di Pengadilan Negeri. Hak konsumen terlindungi, putusan BPSK ditegakkan secara efe...
Penggunaan gelar akademik tanpa ijazah dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Simak dasar hukum dan risiko pidananya menurut KUHP dan...
Eskalasi AS-Iran ancam pangan RI! Selat Hormuz terblokade, harga pupuk & energi melonjak. Simak analisis ketahanan pangan kita.
Halaman 2 dari 65