Mens rea sebagai unsur penting dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Pentingnya membuktikan mens rea menjadi sangat krusial ketika kita berhadapan dengan pasal-pasal "karet" atau pasal yang multitafsir dalam UU Tipikor
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Tindak Pidana Korupsi”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Warisan Antikorupsi yang Tercoreng: Ironi Kasus Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
Bagaimana hukum memandang kasus korupsi pengadaan barang oleh pejabat publik? Analisis UU Tipikor & UU Keuangan Negara dalam studi k...
Memiskinkan Koruptor Tak Perlu Tunggu DPR: Mengapa Perppu Perampasan Aset Harus Segera Terbit
Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi
Vonis Hasto dan Celah Hukum: Babak Baru Perburuan Harun Masiku
Kasus Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya judicial activism hakim untuk menggali kebenaran materiil dan tidak terpaku pada formal...
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst Tom Lembong
Informasi Perkara Detail...
Abuse dan Misuse of Power: Persimpangan dalam Tindak Pidana Korupsi
Opini tentang vonis Tom Lembong: Batas kabur antara kesalahan administrasi & korupsi picu kriminalisasi kebijakan. Abuse vs misuse o...
Wajibkah Membuktikan Niat Jahat (Mens Rea) di dalam Pasal 2 UU Tipikor?
Artikel ini berargumen bahwa pembuktian mens rea adalah kewajiban absolut dan tak terhindarkan dalam delik korupsi Pasal 2 UU Tipiko...
Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara? Ancaman Baru Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 1 Tahun 2025
Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara...
Pengaturan Doktrin Business Judgment Rule dalam Revisi UU BUMN: Melindungi Kepentingan Bisnis dan Menghindari Kriminalisasi Direksi
Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepanny...
Perkembangan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia
Perkembangan hukum pidana di Indonesia mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan tantangan baru, tetapi reformasi progresi...
Transformasi Delik dalam UU TIpikor
Dalam hukum pidana, delik dibagi menjadi delik formil dan materiil yang memiliki perbedaan pada mekanisme pembuktiannya. Transformas...
Halaman 2 dari 5
