2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia
Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Korupsi Tanpa Penjara: Normalisasi Impunitas Hukum
Penegakan hukum korupsi di Indonesia belakangan ini menyuguhkan sebuah anomali.
Janji Keras, Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo
Komitmen antikorupsi Prabowo kuat di lisan, tapi belum konsisten. Kasus pusat "terkendali", namun elite sulit disentuh akibat beban politik.
No Viral No Justice: Erosi Negara Hukum oleh Diskresi Algoritma
Fenomena No Viral No Justice mengungkap erosi negara hukum, diskresi algoritma, dan ketimpangan keadilan akibat tekanan viralitas media sosial.
Saat Negara Boleh Salah Tanpa Merasa Bersalah
Negara boleh salah tanpa merasa bersalah? Artikel ini mengulas impunitas normatif, krisis akuntabilitas hukum, dan pertanggungjawaban negara dalam negara h...
Plagiarisme Generative AI dan Krisis Integritas Akademik
Plagiarisme Generative AI mengungkap krisis integritas akademik dan kegagalan hukum hak cipta menghadapi eksploitasi AI dalam karya ilmiah.
Kriminalisasi Balik, Ancaman bagi Pelapor Kejahatan di Indonesia
Kriminalisasi balik mengancam pelapor kejahatan di Indonesia akibat celah hukum acara pidana dan lemahnya perlindungan whistleblower.
Urgensi Hukum Lingkungan dalam Mendukung Praktik Agroforestry dan Konservasi Alam di Indonesia
Selamatkan biodiversitas Indonesia! Agroforestry dan penegakan hukum lingkungan jadi kunci untuk keberlanjutan ekosistem.
Pilkada Langsung vs DPRD: Menakar Kualitas Demokrasi Lokal
Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.
Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara
Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.
