Apakah Praperadilan Bisa Diajukan Dua Kali? Membedah Batasan di Bawah KUHAP 1981 dan KUHAP 2025
Praperadilan diajukan dua kali? Batasan KUHAP 1981 vs KUHAP 2025, ne bis in idem, dan strategi hukum. Analisis lengkap!
Praperadilan diajukan dua kali? Batasan KUHAP 1981 vs KUHAP 2025, ne bis in idem, dan strategi hukum. Analisis lengkap!
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Analisis tajam mengenai anomali penegakan hukum korupsi di Indonesia. Mengapa aktor struktural sering lolos dari jerat pidana sement...
Kebiasaan Presiden mengobral amnesti dalam kasus korupsi hanyalah "jalan pintas" yang tak menyentuh akar masalah. Simak mengapa kita...
Analisis hukum pelanggaran HAM oleh aparat. Membedah mengapa anggota Polri pelaku pidana harus diadili di peradilan umum, bukan seka...
Literasi Hukum - Sebuah perbincangan di keheningan subuh dengan seorang kawan yang berprofesi sebagai jaksa menjadi pemantik tulisan...
Penerbitan Amnesti dan Abolisi oleh Presiden RI
Literasi Hukum - Di panggung peradilan, publik kerap mengidentikkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan citra seekor singa yang gigih....
Lemahnya kapasitas dan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus menjadi fokus pemerint...
Artikel ini membahas prinsip-prinsip dalam penentuan yurisdiksi tindak pidana, penegakan hukum, serta kebijakan hukum terhadap pelak...
Perkembangan hukum pidana di Indonesia mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan tantangan baru, tetapi reformasi progresi...
Pidato Presiden Prabowo di Mesir memicu kontroversi terkait wacana pengampunan koruptor dengan syarat pengembalian aset negara. Arti...
Halaman 1 dari 5