Ancaman Pemecatan dan Kebebasan Politik Pekerja dalam Pilkada
Artikel ini membahas dugaan ancaman pemecatan terhadap pekerja outsourcing dalam Pilkada Pekalongan serta kaitannya dengan kebebasan politik, hak pekerja, dan penyalahgunaan relasi kuasa.
Kanal Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Pilkada”. Hapus pencarian untuk kembali ke daftar opini terbaru.
Topik
Filter
Reset semua
Opini Terbaru
15 tulisanRevisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?
Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?
Pilkada oleh DPRD: Apa Dampaknya Buat Kita?
Pilkada oleh DPRD, bagaimana dampaknya bagi partisipasi pemilih dan representasi aspirasi masyarakat dalam memilih kepala daerah?
Akal-Akalan Pilkada (Tidak) Langsung : Demokrasi Diujung Tanduk
Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.
2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia
Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.
Pilkada Langsung vs DPRD: Menakar Kualitas Demokrasi Lokal
Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.
Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan
Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak
Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.
Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi
Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.
Pilkada Core: Cermin Buram Kualitas Kandidat Pemimpin Daerah
membahas fenomena "Pilkada Core," yaitu rangkaian momen kontroversial dan lucu dari para calon kepala daerah yang viral di media sosial
Telaah Normatif Bentrokan Hak Asasi Manusia dengan Netralitas ASN dalam Kebebasan Hak Berbicara
Sebagai penyelenggara negara, ASN dibatasi haknya terutama hak bersuara demi terjaganya netralitas. Namun, bagaimana harmonisasinya dengan HAM?
Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi rezim pemilu
Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada, terutama pasca putusannya yang memengaruhi kerangka hukum pemilu dan pil...
