Kasus Andrie Yunus dan Urgensi Reformasi Peradilan Militer
Kasus Andrie Yunus menyoroti problem yurisdiksi, fair trial, dan urgensi reformasi peradilan militer dalam tindak pidana umum oleh prajurit TNI.
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
May Day 2026: Saat Buruh Menghadapi PHK Tanpa Kepastian
May Day 2026 menyoroti PHK, kerja tidak pasti, dan lemahnya perlindungan hukum buruh di tengah dorongan investasi dan fleksibilitas industri.
UU Cipta Kerja: Perjalanan Panjang Omnibus Law yang Terus Bergulir
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta aksi demonstrasi besar-be...
Antara Demonstrasi dan Destruksi: Aksi Ricuh Hari Buruh di Bandung
Peringatan Hari Buruh berujung ricuh hingga rusak fasilitas publik. Bagaimana sikap negara terhadap aksi demonstran?
Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi
Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.
Jangan Biarkan Premanisme Berkedok Ormas Merusak Iklim Usaha Nasional
Seiring dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, munculnya berbagai tindakan premanisme yang berlindung di balik atribut Organ...
Peran Lembaga Negara dan Partisipasi Masyarakat di Era Digital
Lembaga negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi digital, kebebasan berpendapat, literasi digital, dan tata kelola ruang digita...
Ajakan Demo Dipidana Karena Penghasutan?
Jerat pidana ajakan demo langgar kebebasan berpendapat? Analisis hukum tentang penghasutan dan hak konstitusional warga negara.
Menilik Efektivitas Demonstrasi: Resistensi terhadap Pembatasan Kebebasan Berpendapat
Demonstrasi efektif sebagai resistensi meskipun dibatasi oleh beberapa regulasi. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kebebasan berpendapat dalam demokrasi...
Vonis Laras Faizati dan Era Baru "Pidana Pengawasan" dalam KUHP Nasional
Vonis Laras Faizati menandai era baru pidana pengawasan dalam KUHP Nasional. Apa implikasinya bagi kebebasan berpendapat?
KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan
Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan mengancam kebebasan sipil...
Plagiarisme Generative AI dan Krisis Integritas Akademik
Plagiarisme Generative AI mengungkap krisis integritas akademik dan kegagalan hukum hak cipta menghadapi eksploitasi AI dalam karya ilmiah.
Menakar Penerapan Pasal Makar dalam Kasus Hermawan Susanto
Analisis kritis kasus Hermawan Susanto: implikasi pasal makar KUHP terhadap kebebasan berekspresi dan batasan ujaran kebencian di Indonesia.
Evaluasi 1 Tahun Prabowo-Gibran: Penegakan Hukum Hanya Omon-Omon
Satu tahun telah berlalu sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
World News Day untuk Jurnalis atau Buzzer Politik?
Di tengah maraknya buzzer politik, jurnalisme Indonesia hadapi krisis kepercayaan. Opini ini mengupas ironi World News Day 2025 dan seruan agar media kemba...
