Pasal 403 dan 404 KUHP: Melindungi Perempuan dari Poligami Diam-Diam dan Nikah Siri
Pasal 403 dan 404 KUHP memicu pro-kontra. Artikel ini menilai aturan itu penting untuk melindungi perempuan dari poligami diam-diam dan nikah siri.
Pasal 403 dan 404 KUHP memicu pro-kontra. Artikel ini menilai aturan itu penting untuk melindungi perempuan dari poligami diam-diam dan nikah siri.
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.
Artikel ini membahas kasus Citraland di Sumatera Utara yang melibatkan dugaan penyalahgunaan aset negara milik PTPN I.
Polemik penerapan hukum dalam kasus Bom Bali 2002 menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah hukum pidana Indonesia...
UU Cipta Kerja hapus izin TKA, kini hanya perlu RPTKA. Kebijakan ini dinilai permudah investasi namun ancam pekerja lokal.
RUU Perampasan Aset hadir sebagai solusi atasi korupsi: mekanisme perampasan aset tanpa vonis pidana. Efektifkah?
Artikel ini menyoroti rendahnya kapasitas intelektual sebagian anggota DPR dan mengusulkan syarat minimal pendidikan S1 demi menjaga...
Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi
Optimalisasi penerimaan negara di era digital. Peran teknologi, pajak, & PNBP dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Kasus Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya judicial activism hakim untuk menggali kebenaran materiil dan tidak terpaku pada formal...
Literasi Hukum - Konstitusi Republik Indonesia secara tegas mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negar...
Halaman 1 dari 2