Artikel ini membahas tentang jalur khusus yang terdapat di dalam Rancangan KUHAP Nasional dengan plea bargaining system asli di negara common law
Opini
Kolom opini adalah ruang bagi para pembaca untuk menyuarakan pendapat dan pemikiran tentang berbagai isu yang relevan dengan kehidupan masyarakat, seperti opini hukum, opini politik, opini ekonomi, dan lain sebagainya.
Pengaruh Viralitas terhadap Penegakan Hukum
Artikel opini ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh sesuatu yang viral di media sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Filosofi Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap Pendidikan di Indonesia
Artikel ini membahas tentang Filosofi Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap Pendidikan di Indonesia.
Lahirnya Kembali? “The Guardian Of Constitution”
Mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dalam menjaga Demokrasi serta kembalinya Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian Of Constitution.
Ketentuan Hukum terkait Electronic Justice System dalam Administrasi Perkara di Pengadilan
Artikel ini membahas Tentang Ketentuan Hukum terkait Electronic Justice System dalam Administrasi Perkara di Pengadilan
Prospek Ekstensifikasi Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Artikel ini membahas ekstensifikasi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.
Lorong Gelap Realitas Politik Elektoral: Menimbang Kesetimbangan Penegakan Hukum Pemilu
Artikel ini membahas urgensi penegakan hukum pemilu yang adil dan transparan dalam konteks Pemilu di Indonesia.
Jual Beli Artikel Akademis: Tugas Akhir Tingkat Dewa atau Scam Akademis?
Artikel ini membahas tentang fenomena jual beli artikel akademis di dunia perkuliahan dan dosen.
Membangun Keadilan: Urgensi Pembaruan Hukum di Era Modern
Artikel ini membahas urgensi pembaruan hukum di Indonesia di tengah dinamika masyarakat modern yang berubah cepat.
Extraordinary Crime: Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Melalui Supply and Demand Reduction
Artikel ini membahas tentang bagaimana tindak pidana narkotika dapat direduksi dan diberantas melalui pendekatan supply and demand reduction.
Berkenalan Dengan Judicial Activism dan Judicial Restraint
Artikel ini memberikan analisis mendalam yang menyoroti pandangan ahli, contoh konkret, dan implikasi praktis dari judicial activism dan judicial restraint.
Peran Perhumpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Untuk Kepastian Hukum di Lingkungan Rumah Susun
Artikel ini akan membahas mengenai kepastian dari Perhumpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dalam membantu penghuni rumah susun
Kerugian Keuangan Negara dalam Kepailitan: Akibat Hukum BUMN Tidak Terdaftar Dalam Daftar Piutang Perusahaan Pailit
Artikel ini membahas mengenai Akibat hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak terdaftar dalam daftar piutang Perusahaan pailit
Perlindungan Hukum Anak di Indonesia terhadap Pencabulan: Kasus Honorer Damkar mencabuli Anak kandung
Artikel ini membahas kasus dugaan pencabulan terhadap anak di Jakarta Timur yang telah menarik perhatian publik.
Perlindungan Data Pribadi dan Penyelesaian Sengketa dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi
Peran teknologi dalam kehidupan manusia, terutama dalam konteks risiko kejahatan dunia maya seperti peretasan data pribadi.
Akibat Dari Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin; Hak Anak dan Gono Gini?
Perkawinan campuran dalam era globalisasi sekarang sudah sangat banyak ditemukan, dalam hal ini masih banya yang tidak membuat perjanjian kawin.
Perlindungan dan Pendampingan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum
Artikel ini membahas pentingnya menjaga, merawat, dan melindungi anak sebagai anugerah dan tanggung jawab besar dalam kehidupan.
White Collar Crime : Korupsi dan Money Laundry dalam Penegakan Hukum yang Tegas dan Berkeadilan Kasus Korupsi Tambang Timah 271 Triliun
Tindak Korupsi Tambang Timah yang dilakukan oleh pelaku dengan status sosial ekonomi tinggi
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atas Korupsi oleh Terdakwa DPO: Urgensi Persidangan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?
Artikel ini menggali urgensi persidangan in absentia dalam kasus korupsi yang melibatkan terdakwa DPO di Indonesia.
