Artikel ini membahas pembelaan terpaksa (noodweer) yang dapat menjadi instrumen dalam penghapusan pidana terhadap fenomena korban menjadi tersangka.
Opini
Kolom opini adalah ruang bagi para pembaca untuk menyuarakan pendapat dan pemikiran tentang berbagai isu yang relevan dengan kehidupan masyarakat, seperti opini hukum, opini politik, opini ekonomi, dan lain sebagainya.

Ketentuan Hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat Menurut PP Nomor 21 Tahun 2024
Artikel ini membahas ketentuan hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat menurut PP Nomor 21 Tahun 2024.

Eksepsi Error in Objecto Dalam Perkara Perdata: Analisis Putusan MA RI Nomor 4846 K/Pdt/2023
Artikel ini membahas mengenai penerapan eksepsi error in objecto pada perkara perdata.

Sistem Noken di Papua: Harmoni Tradisi dan Prinsip Demokrasi Modern
Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang Sistem Noken, termasuk kelebihan, kelemahan, dan implikasinya dalam konteks demokrasi modern.

Membangun Literasi Hukum Berlandaskan Pancasila: Menuju Negara Hukum yang Adil dan Bermartabat
Artikel ini membahas pentingnya literasi hukum dan bagaimana Pancasila menjadi landasannya, termasuk penerapannya dalam pendidikan hukum, sistem peradilan, dan pembentukan kebijakan hukum.

Masifnya Presiden Jokowi di Masa Lame Duck Dalam Memenuhi Politik Balas Budi
Artikel opini berisikan kegiatan politik presiden di masa lame duck. Besar dugaan penulis bahwa kegaitan tersebut ditujukan untuk politik balas budi.

Telaah “Kegentingan Memaksa” Dalam UU Cipta Kerja Sebagai Unsur Pemberlakuan Hukum Darurat Negara
Artikel ini membahas korelasi Keadaan Darurat Negara dengan Perpu sebagai produk hukum yang lahir dari kegentingan yang mendesak.

Klausula Eksonerasi: Antara Perlindungan Hukum dan Ketidakadilan
Dalam praktik hukum perjanjian, klausula eksonerasi sering kali menjadi topik yang kontroversial.

Kejaksaan Republik Indonesia: Peran, Tantangan, dan Masa Depan
Kejaksaan Republik Indonesia: Peran, tantangan, dan strategi memperkuat integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum.

Analisis Hukum Legalitas Ganja di Amerika Serikat: Sejarah, Dampak Ekonomi, dan Masa Depan
Artikel ini membahas legalitas ganja di AS, termasuk sejarah, status hukum saat ini, dampak ekonomi, dan prospek masa depan.

Untuk Siapa dan Oleh Siapakah Hukum Ada?
Artikel ini mengupas secara kritis untuk siapa dan oleh siapakah hukum ada, serta pentingnya reformasi hukum dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keadilan.

Peran Teknologi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum di Indonesia
Dalam era digitalisasi yang semakin maju, teknologi telah memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum.

Jelajahi Dunia, Taklukkan Ilmu: Peran Study Tour Akademis di Era Kurikulum Merdeka
Artikel ini membahas pentingnya Study Tour dalam Kurikulum Merdeka, manfaatnya bagi siswa, serta hubungannya dengan peningkatan pemahaman, keterampilan, dan karakter siswa.

Plea Bargaining vs. Jalur Khusus: Mana yang Tepat untuk Peradilan Indonesia?
Artikel ini membahas tentang jalur khusus yang terdapat di dalam Rancangan KUHAP Nasional dengan plea bargaining system asli di negara common law

Pengaruh Viralitas terhadap Penegakan Hukum
Artikel opini ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh sesuatu yang viral di media sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Filosofi Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap Pendidikan di Indonesia
Artikel ini membahas tentang Filosofi Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap Pendidikan di Indonesia.

Lahirnya Kembali? “The Guardian Of Constitution”
Mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dalam menjaga Demokrasi serta kembalinya Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian Of Constitution.

Ketentuan Hukum terkait Electronic Justice System dalam Administrasi Perkara di Pengadilan
Artikel ini membahas Tentang Ketentuan Hukum terkait Electronic Justice System dalam Administrasi Perkara di Pengadilan

Prospek Ekstensifikasi Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Artikel ini membahas ekstensifikasi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.