PidanaMateri Hukum

Aturan Hukum terkait Praperadilan di Indonesia

Probo Pribadi S.M, S.H, M.H
113
×

Aturan Hukum terkait Praperadilan di Indonesia

Sebarkan artikel ini
Aturan Hukum terkait Praperadilan di Indonesia
Ilustrasi Gambar oleh Redaksi

Literasi Hukum – Pelajari tentang lembaga praperadilan di Indonesia, termasuk prinsip-prinsip dasar, pengertian, ruang lingkup, prosedur pengajuan, dan putusan terkait. Temukan informasi lengkap tentang peran penting lembaga ini dalam sistem hukum pidana.

Pengantar

Lembaga praperadilan di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana. Lahirnya lembaga ini terinspirasi oleh prinsip-prinsip Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia. Artikel ini akan mengupas tuntas tentang lembaga praperadilan, mulai dari pengertian, ruang lingkup, prosedur, hingga putusannya.

Pengertian dan Ruang Lingkup Praperadilan

Pengertian Praperadilan

Secara umum, praperadilan adalah persidangan yang dilakukan sebelum sidang pengadilan utama untuk menangani pokok perkara sesungguhnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pra” berarti pendahuluan atau sebelum, sehingga praperadilan adalah segala sesuatu yang menyangkut perkara pengadilan sebelum pokok perkaranya dibahas.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Ruang lingkup praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP, yang mencakup:

  • Sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau pihak lain atas kuasanya.
  • Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.
  • Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya.

Ruang Lingkup Praperadilan

Lembaga praperadilan meliputi beberapa aspek penting dalam proses hukum pidana, di antaranya:

Penangkapan dan Penahanan

Salah satu fungsi utama praperadilan adalah untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak asasi tersangka tidak dilanggar selama proses penegakan hukum.

Penghentian Penyidikan dan Penuntutan

Praperadilan juga berwenang untuk menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan. Ini merupakan mekanisme kontrol terhadap keputusan aparat penegak hukum dalam menghentikan proses penyidikan atau penuntutan suatu perkara pidana.

Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Lembaga praperadilan memberikan hak kepada tersangka atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi jika ditemukan adanya tindakan yang tidak sah dalam proses penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan dan penuntutan.

Perkembangan Hukum Praperadilan

Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014, kewenangan praperadilan diperluas untuk mencakup:

  • Penetapan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
  • Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
  • Penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Prosedur Pengajuan Praperadilan

Langkah-langkah Pengajuan Praperadilan

Penunjukan Hakim

Setelah permohonan praperadilan diterima, Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk seorang hakim dalam waktu tiga hari. Hakim ini akan memimpin sidang praperadilan.

Sidang Praperadilan

Sidang praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang dibantu oleh seorang panitera. Pada penetapan hari sidang, pemanggilan pihak pengadu dan termohon praperadilan juga dilakukan.

Keputusan Sidang

Jika sidang pengadilan pokok telah dimulai sebelum sidang praperadilan selesai, maka permohonan praperadilan tersebut gugur. Putusan praperadilan, kecuali yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, tidak dapat dimintakan banding.

Hak Mengajukan Praperadilan

Pihak-pihak yang berhak mengajukan praperadilan meliputi:

  • Tersangka, keluarganya, atau kuasanya mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan.
  • Penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyelidikan.
  • Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan mengenai penghentian penuntutan.
  • Tersangka, ahli warisnya, atau kuasanya (penasihat hukum) mengenai penangkapan atau penahanan yang tidak sah.
  • Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti rugi mengenai sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Putusan Praperadilan

Sah atau Tidaknya Penangkapan dan Penahanan

Jika putusan menetapkan bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah, penyidik atau jaksa penuntut umum harus segera membebaskan tersangka. Jika penghentian penyidikan atau penuntutan dinyatakan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan wajib dilanjutkan.

Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Putusan praperadilan juga dapat mencantumkan jumlah ganti kerugian dan rehabilitasi yang harus diberikan kepada tersangka jika ditemukan bahwa tindakan penangkapan atau penahanan tidak sah.

Gugurnya Putusan Praperadilan

Ketentuan Gugur

Pemeriksaan praperadilan gugur jika perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri sebelum pemeriksaan praperadilan selesai. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015 menetapkan bahwa gugurnya permohonan peradilan terjadi setelah berkas perkara dikirim dan sidang pokok perkara dimulai.

Kesimpulan

Lembaga praperadilan di Indonesia adalah otoritas Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan, atau permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Praperadilan dilakukan sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan dan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dalam proses pidana.

FAQ tentang Praperadilan

Apa itu praperadilan?

Praperadilan adalah proses hukum yang dilakukan sebelum sidang utama untuk menilai sah atau tidaknya tindakan penegak hukum seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penuntutan.

Siapa yang berhak mengajukan praperadilan?

Tersangka, keluarganya, kuasanya, penuntut umum, penyidik, atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan.

Apa saja yang bisa diuji dalam praperadilan?

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Bagaimana prosedur pengajuan praperadilan?

Permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, kemudian Ketua Pengadilan menunjuk seorang hakim untuk memimpin sidang praperadilan.

Apakah putusan praperadilan bisa dimintakan banding?

Tidak, kecuali putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Apa tujuan dari praperadilan?

Praperadilan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dalam proses pidana dan memastikan tindakan penegak hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

pilkada menkopolhukam pastikan digelar november 2024
Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, menekankan bahwa pemerintah akan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang telah ditetapkan pada bulan November 2024.