Literasi Hukum – Artikel ini membahas tentang proses penyelidikan KPK terhadap Rafael Alun Trisambodo yang tersangkut kasus pencucian uang dan pentingnya penyelidikan KPK terhadap asal usul kekayaan para pejabat negara. Selain itu, artikel ini juga mengupas tentang persentase wajib lapor yang sudah dan belum melaporkan LHKPN serta kurangnya sumber daya manusia di tim LHKPN KPK.
Penyelidikan KPK masih berlangsung dalam mencari tindak pidana korupsi yang melatarbelakangi kekayaan tidak wajar mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo, sebelum akhirnya menjeratnya dengan kasus pencucian uang. Saat ini, tim penyelidik KPK masih melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari beberapa pihak terkait guna menemukan bukti terkait tindak pidana korupsi tersebut.
Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, bahwa kasus tindak pidana pencucian uang memerlukan tindak pidana asal yang dapat berupa korupsi, suap, atau gratifikasi. Oleh karena itu, penyelidikan KPK dimulai dengan mendalami transaksi yang dilakukan oleh Rafael melalui perantara dan terus meminta keterangan dari sejumlah pihak, termasuk Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan pegawai pajak Wahono Saputro.
Proses Penyelidikan KPK terhadap Rafael Alun Trisambodo
Kasus ini telah masuk pada tahap penyelidikan di Kedeputian Bidang Penindakan KPK dan penyelidikan KPK akan terus dilakukan guna menemukan bukti-bukti yang diperlukan dalam kasus ini. Gabungan tim pemeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan tim penyelidikan KPK juga akan terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait kasus ini.
Pakar Hukum Pidana Menyarankan Penyelidikan KPK terhadap Asal-Usul Kekayaan Para Pejabat Negara
Seorang pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hadjar, menyatakan bahwa penyelidikan KPK perlu dilakukan lebih lanjut terhadap asal usul kekayaan para pejabat negara yang tidak masuk akal agar dapat menindak tindak pidananya. Fickar berpendapat bahwa dugaan adanya permainan dalam pembayaran pajak oleh para pejabat dapat menjadi bukti yang kuat terkait kasus korupsi tersebut.
Fickar menjelaskan bahwa transaksi ilegal yang terkait dengan pembayaran pajak dapat menjadi bukti kuat, karena diduga para pejabat menerima uang dari wajib pajak dengan jumlah besar dan membayar pajak dengan jumlah kecil pada negara.
KPK Terus Mengingatkan Para Penyelenggara Negara untuk Melaporkan LHKPN
KPK terus mengingatkan kepada para penyelenggara negara dan wajib lapor untuk segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2022 sebelum batas waktu, yaitu pada tanggal 31 Maret 2023. KPK mencatat bahwa sebanyak 302.433 atau 81 persen dari total 372.783 wajib lapor telah menyerahkan LHKPN ke KPK. Namun, sebanyak 70.350 wajib lapor atau 19 persen belum melaporkan LHKPN mereka ke KPK.
Ipi Maryati, Juru Bicara Pencegahan KPK, menjelaskan bahwa sebanyak 97 persen dari total 18.648 wajib lapor di jajaran yudikatif telah menyerahkan LHKPN mereka. Sementara di jajaran legislatif, baik pusat maupun daerah, sebanyak 10.348 dari total 20.078 wajib lapor atau sekitar 52 persen sudah melaporkan LHKPN. Di jajaran eksekutif pusat dan daerah, sebanyak 243.307 dari total 291.360 wajib lapor atau sekitar 84 persen sudah melaporkan LHKPN. Sedangkan di jajaran badan usaha milik negara/daerah, sebanyak 30.683 dari total 42.697 wajib lapor atau sekitar 72 persen sudah melaporkan LHKPN.
Namun, hingga saat ini jumlah sumber daya manusia (SDM) tim LHKPN hanya sebanyak 51 orang termasuk direktur, dan hanya 17 orang yang bertugas memeriksa LHKPN.
Menurut Kurnia Ramadhana dari Indonesia Corruption Watch (ICW), salah satu faktor kunci kesuksesan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan pembaruan pada Sumber Daya Manusia (SDM) mereka. KPK perlu memperkuat tim pemeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) karena jumlah penyelenggara negara atau pihak yang wajib melaporkan LHKPN yang perlu diperiksa tidak bisa diatasi hanya dengan 17 orang.
Kurnia juga menambahkan bahwa kasus Rafael Alun seharusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki kinerja KPK, termasuk dalam hal pemeriksaan LHKPN. Hal ini penting karena korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia dan KPK harus terus melakukan upaya untuk memerangi korupsi dengan cara yang efektif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berusaha mencari tindak pidana korupsi yang melatarbelakangi kekayaan tidak wajar mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo, sebelum akhirnya menjeratnya dengan kasus pencucian uang. Saat ini, tim penyelidikan KPK masih melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari beberapa pihak terkait guna menemukan bukti terkait tindak pidana korupsi tersebut.
Tindak Pidana Pencucian Uang Memerlukan Tindak Pidana Asal
Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, bahwa kasus tindak pidana pencucian uang memerlukan tindak pidana asal yang dapat berupa korupsi, suap, atau gratifikasi. Oleh karena itu, KPK masih mendalami transaksi yang dilakukan oleh Rafael melalui perantara dan terus meminta keterangan dari sejumlah pihak, termasuk Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan pegawai pajak Wahono Saputro.
Kasus ini telah masuk pada tahap penyelidikan di Kedeputian Bidang Penindakan KPK dan KPK akan terus melakukan penyelidikan guna menemukan bukti-bukti yang diperlukan dalam kasus ini. Gabungan tim pemeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan tim penyelidik KPK juga akan terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait kasus ini.
Seorang pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hadjar, menyatakan bahwa penyelidikan KPK perlu dilakukan lebih lanjut terhadap asal usul kekayaan para pejabat negara yang tidak masuk akal agar dapat menindak tindak pidananya. Fickar berpendapat bahwa dugaan adanya permainan dalam pembayaran pajak oleh para pejabat dapat menjadi bukti yang kuat terkait kasus korupsi tersebut sehingga harus dilakukan penyelidikan KPK.
Fickar menjelaskan bahwa transaksi ilegal yang terkait dengan pembayaran pajak dapat menjadi bukti kuat, karena diduga para pejabat menerima uang dari wajib pajak dengan jumlah besar dan membayar pajak dengan jumlah kecil pada negara.
Jumlah Wajib Lapor yang Belum Melaporkan LHKPN
KPK terus mengingatkan kepada para penyelenggara negara dan wajib lapor untuk segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2022 sebelum batas waktu, yaitu pada tanggal 31 Maret 2023. KPK mencatat bahwa sebanyak 302.433 atau 81 persen dari total 372.783 wajib lapor telah menyerahkan LHKPN ke KPK. Namun, sebanyak 70.350 wajib lapor atau 19 persen belum melaporkan LHKPN mereka ke KPK.
Persentase Wajib Lapor yang Sudah Melaporkan LHKPN di Jajaran Yudikatif, Legislatif, dan Eksekutif
Ipi Maryati, Juru Bicara Pencegahan KPK, menjelaskan bahwa sebanyak 97 persen dari total 18.648 wajib lapor di jajaran yudikatif telah menyerahkan LHKPN mereka. Sementara di jajaran legislatif, baik pusat maupun daerah, sebanyak 10.348 dari total 20.078 wajib lapor atau sekitar 52 persen sudah melaporkan LHKPN. Di jajaran eksekutif pusat dan daerah, sebanyak 243.307 dari total 291.360 wajib lapor atau sekitar 84 persen sudah melaporkan LHKPN. Sedangkan di jajaran badan usaha milik negara/daerah, sebanyak 30.683 dari total 42.697 wajib lapor atau sekitar 72 persen sudah melaporkan LHKPN.
Kurangnya Sumber Daya Manusia di Tim LHKPN KPK
Namun, hingga saat ini jumlah sumber daya manusia (SDM) tim LHKPN hanya sebanyak 51 orang termasuk direktur, dan hanya 17 orang yang bertugas memeriksa LHKPN.
Perlunya Pembaruan pada Sumber Daya Manusia KPK
Menurut Kurnia Ramadhana dari Indonesia Corruption Watch (ICW), salah satu faktor kunci kesuksesan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan pembaruan pada Sumber Daya Manusia (SDM) mereka. KPK perlu memperkuat tim pemeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) karena jumlah penyelenggara negara atau pihak yang wajib melaporkan LHKPN yang perlu diperiksa tidak bisa diatasi hanya dengan 17 orang.
Kurnia juga menambahkan bahwa kasus Rafael Alun seharusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki kinerja KPK, termasuk dalam hal pemeriksaan LHKPN. Hal ini penting karena korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia dan KPK harus terus melakukan upaya untuk memerangi korupsi dengan cara yang efektif.
