Film Dokumenter Dirty Vote: Membongkar Manuver Kotor Presiden Jokowi di Pemilu 2024

Selain menempatkan orang kepercayaan presiden, Istana juga memberikan tekanan pada banyak kepala desa untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Zainal Arifin Mochtar menyebut kepala desa merupakan faktor penting dalam pemilu, karena memiliki 4 kewenangan yang berpotensi untuk disalah gunakan, yaitu perihal data pemilih, penggunaan dana desa, data penerima bansos, serta wewenang dalam alokasi bansos. Para menteri koalisi juga berlomba-lomba mengkampanyekan pasangan Prabowo-Gibran ke tiap daerah, demi ambisi satu putaran sang presiden. Seluruh kecurangan tersebut diulas dengan lengkap dalam film dokumenter dirty vote.

Dalam film dokumenter dirty vote, Bivitri Safitri menampilkan diagram anggaran bansos sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2024. hasilnya, anggaran bansos konsisten naik menjelang pemilu pada tahun 2014, 2019, hingga tahun 2024. Kenaikan tertinggi terjadi di era presiden Jokowi, dimana baru bulan Januari 2024 saja, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar lebih dari 78,06 Triliun rupiah hanya untuk mendistribusikan bantuan sosial secara masif kepada masyarakat.

Mudah untuk menebak tendensi politik presiden Jokowi dalam pembagian bansos di awal tahun ini. Narasi 'bansos dari jokowi' dengan tulisan 'bantuan Presiden RI' yang terpampang jelas di tas pembungkus bansos, memberikan kejelasan adanya personifikasi bantuan sosial untuk menciptakan citra baik presiden Jokowi dan koalisinya, untuk menghimpun sebanyak mungkin simpati pemilih dari golongan menengah ke bawah.

Cacatnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan jalan politik Gibran sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto juga tak luput dalam pembahasan di film dokumenter ini. Ketiga pakar hukum tata negara dalam film dokumenter dirty vote membahas secara detail dan membongkar bagaimana proses putusan MK tersebut didesain sedemikian rupa sebagai karpet merah bagi sang putra mahkota. Intervensi ketua MK Anwar Usman yang merupakan paman Gibran dalam putusan tersebut seakan menjadi noda hitam yang ditinggalkan Jokowi di akhir masa kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di republik ini.

Masih terdapat banyak kecurangan yang dilakukan presiden Jokowi pada pemilu 2024 ini yang dibahas secara mendalam di film dokumenter dirty vote, mulai dari upaya meloloskan partai-partai politik seperti PKN, Partai Umat dan Partai Gelora untuk menjadi antisesis dan memecah suara masa partai koalisi oposisi. Film ini menggambarkan dengan rinci bagaimana kehausan akan kekuasaan menghancurkan stigma positif sang presiden yang telah dibangunnya selama ini.