Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…ama hukum, mengingat Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu ahli hukum, yaitu Gustav Radburch menyatakan dengan tegas bahwa ke…
Literasi Hukum - Sering kali kita mendengar istilah sistem hukum. Sebenarnya, apa sih sistem hukum itu? apa hakikat sistem hukum di Indonesia? mau tau jawabannya? yuk simak pembahasannya di bawah ini!...
Artikel ini membahas mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi perwakilan dalam perkara perdata. Mau tau siapa aja? yuk simak penjelasannya di bawah ini.
…elanda hingga era modern saat ini. Perkembangan ini mencakup perubahan dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan penegakan hukum, serta adaptasi terhadap tantangan baru yang muncul dalam masyarakat. Sejarah hukum pidana di Indonesia ber…
…nbsp; [[ref:1]] Indonesia, sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hu…
Literasi Hukum - Artikel ini membahas Tumpang Tindih Sita Boedel Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan KUHAP. Yuk simak! Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesi...
…an lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan, yang dikenal sebagai legislative review dan judicial review. Pembatasan Kewenangan Eksekutif dalam Tinjauan Peraturan Daerah Untuk di…
…warga negara asing (WNA). Ketika seseorang berada di Indonesia, mereka harus tunduk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara ini, tanpa memandang kewarganegaraan mereka. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang baga…
…u hak fundamental yang dilindungi oleh negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana negara berkewajiban untuk menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seti…
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
