Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE
Putusan MK 125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.
Pencarian
“Analisis Putusan”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
7 Kebiasaan Sehari-hari di HP yang Berisiko Melanggar Hukum
Unggah foto orang, sebar screenshot chat, buka HP pasangan, hingga pakai WiFi tanpa izin bisa berisiko hukum. Ini penjelasan aturan UU PDP, UU ITE, dan Hak Cipta.
12 Perbedaan KUHAP 2025 dan KUHAP 1981
…P 1981. Simak 12 perubahan penting soal tersangka, advokat, korban, bukti elektronik, dan putusan hakim.
Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?
…Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.
Status Erick Hendrawan Septian Putra Jadi Perdebatan di MKRI: Antara Pelanggaran Pemilu dan Kewenangan KPU
…tifikat MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO untuk Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 dan dalam Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 86 Tahun 2024. Namun, keputusan ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2024…
Pasal Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023: Analisis Lengkap
Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik telah diubah oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Artikel ini membahas perbedaan antara Pasal 310 KUHP lama dan Pasal 433 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang a...
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 Gerbang Baru Keadilan Lingkungan di Indonesia
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 menjadi harapan baru bagi aktivis lingkungan di Indonesia. Putusan ini memperkuat mekanisme Anti-SLAPP untuk mencegah kriminalisasi pembela lingkungan yang menyuaraka...
Jika Tom Lembong Dipidana, Siapa Lagi Berani Jadi Pejabat?
Sebuah analisis hukum pidana yang tajam mengenai tuduhan korupsi terhadap Tom Lembong. Tulisan ini membedah tuntas mengapa diskresi kebijakan seorang pejabat tidak bisa serta-merta dianggap sebagai ke...
Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025
…gnas dalam waktu cepat, yang menjadi objek uji formil di Mahkamah Konstitusi (MK). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 165/PUU-XXII/2024 Pada tanggal 3 Januari 2025 lalu, Putusan MK Nomor 165/PUU-XXII/2024[1][2] menyatakan menolak guga…
Kupas Tuntas Regulasi Keamanan Bekerja pada Pekerja Sektor Gig Economy di Indonesia (Studi Pada Pekerja Go-jek)
Literasi Hukum - Artikel ini membahas analisis mendalam tentang perlindungan hak atas keamanan bekerja bagi pekerja mitra di sektor gig economy Indonesia, dengan fokus khusus pada pengemudi Gojek. Melalui wawancara mendalam dan analisis dok…
