Berita

Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipudum) Bareskrim Polri telah mengikuti permintaan jaksa penuntut umum (JPU) untuk menyerahkan tanggung jawab terhadap tujuh mantan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, dan barang bukti terkait dugaan pelanggaran pemilu kepada JPU untuk tahap II.

Jakarta, Literasi Hukum – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menghentikan penayangan grafik dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) menuai kritik dari Juru Bicara Tim Nasional Anies-Muhaimin, Billy David. Menurutnya,…

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, menekankan bahwa pemerintah akan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang telah ditetapkan pada bulan November 2024.

Penanganan kasus yang melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi oleh Polda Metro Jaya dianggap berjalan dengan lambat.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahli hukum tata negara, mengenai proposal tersebut.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, meyakini bahwa pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 akan diadakan di parlemen oleh berbagai partai politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus dugaan korupsi yang terkait dengan proyek pengadaan perlengkapan rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2020.

Jakarta, Literasi Hukum – Setelah Eddy Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibebaskan dari status tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap, kini Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri,…

Jovi Andrea Bachtiar, seorang jaksa, meminta Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat kembali wewenang jaksa dalam menyidik tindak pidana tertentu dengan memasukkannya ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sebanyak 78 pegawai KPK ketahuan pungli dan dihukum minta maaf secara serentak.

Prof Jimly berharap Anwar Usman akan menunjukkan sikap yang patriotis dan bijaksana dengan menerima sanksi dari MKMK yang mencabut jabatannya sebagai Ketua MK.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan regulasi baru yang melarang penjualan dan distribusi daging anjing di wilayah tersebut. Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.

Proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kini telah memasuki tahap perhitungan suara secara nasional di seluruh Indonesia. Hasil akhir dari pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 akan menentukan apakah Pilpres 2024 akan berlangsung dalam satu putaran atau dua putaran.

Jokowi berhasil memenangkan kasus gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan Otto Hasibuan, pengacaranya, menyatakan bahwa tuduhan politik dinasti tidak terbukti.

Berita Hukum – Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang mengisahkan tentang kecurangan pemilu tahun 2024. Film yang berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik ini tayang perdana pada Minggu…

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumumkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, pada Senin (5/2/2024).

Literasi Hukum – Negara bagian Alabama mengeksekusi Kenneth Eugene Smith, 58 tahun, dengan gas nitrogen pada hari Kamis, 25 Januari 2024. Ini adalah Eksekusi Mati Pertama dengan Gas Nitrogen di…

Literasi Hukum – Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM, Haris Azhar, dan aktivis HAM Fatia Maulidiyanti, dibebaskan dari kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut…