Sidang MK tentang sengketa pemilu dihadiri oleh Hakim Arief Hidayat dan dua hakim lain.
Berita

Suaranya Hilang, Partai Garuda Gugat Hasil Pemilu Legislatif di Dapil 1 Kabupaten Intan Jaya
Partai Garuda gugat hasil pemilu di Dapil 1 Kabupaten Intan Jaya, mengklaim kecurangan dan hilangnya suara.

Gugat KPU ke MK, Gerindra Duga Pencurian Suara Noken dan Pelanggaran Administrasi di Papua Tengah, Tuntut Pemungutan Suara Ulang!
Gerindra tuntut MK batalkan keputusan KPU dan gelar PSU atas dugaan pencurian suara Noken di Papua Tengah.

Caleg DPRD Deyai Gugat Hasil Pemilu ke MK, Duga Ada Manipulasi Suara
Agusten Yuppy, caleg PKB, gugat MK atas dugaan manipulasi suara di Dapil Deyai 3, meminta hasil yang benar.

Caleg DPRD Kabupaten Intan Jaya, Demianus Mazau, Duga Pengalihan Suara dan Tuntut MK Batalkan Keputusan KPU
Demianus Mazau, caleg PDI-P, gugat MK terkait dugaan pengalihan suara di Intan Jaya, minta batalkan hasil KPU.

Dugaan Penghilangan Ribuan Suara Terjadi di Pemilu Intan Jaya, Caleg Gerindra Gugat ke MK!
Sidang MK mendengarkan kasus dugaan penghilangan suara yang melibatkan caleg Gerindra di Intan Jaya.

PPP Gugat Hasil Pileg di Papua Tengah ke MK, Duga Puluhan Ribu Suara Dicuri
PPP gugat hasil Pileg di Papua Tengah ke MK, mengklaim puluhan ribu suara dicuri dalam pemilihan.

Sengketa Hasil Pemilu DPRD Mimika Dapil 4: Caleg PKB Diduga Lakukan Penggelembungan Suara
Sidang MK Mimika bahas sengketa pemilu, dugaan penggelembungan suara oleh caleg PKB di Dapil 4.

Suara Dinolkan, Calon Anggota DPRD Intan Jaya Gugat KPU ke MK
Sidang MK untuk gugatan calon DPRD Intan Jaya, Julianus Agimbau, atas suara nol dalam pemilu.

Suara Dicuri, Calon Anggota DPRD Intan Jaya 2 Gugat KPU ke MK
Sidang MK atas gugatan suara dicuri dalam pemilihan DPRD Intan Jaya. Hakim dan pengacara tampak serius.

Yerry Miagoni, Caleg DPRD Provinsi Papua Tengah, Menggugat KPU ke MK: Dugaan Pengalihan 14.870 Suara
Yerry Miagoni gugat KPU MK atas dugaan kecurangan pemilu di DPRD Papua Tengah, meminta PSU.

Suara Dicuri Rekan Se-Partai, Calon Anggota DPRD Intan Jaya dari PAN Gugat KPU di MK
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 3 pada Senin (29/03/2024) siang.

Caleg Demokrat Papua Tengah Minta MK Batalkan Keputusan KPU
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan perkara nomor 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada Senin (29/04/2024) siang untuk meninjau dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) di Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 2, Provinsi Papua Tengah.

MK Batasi Amicus Curiae Pilpres 2024, Putusan Diumumkan 22 April!
Mahkamah Konstitusi Indonesia telah menetapkan batas akhir penerimaan amicus curiae terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024, dengan tenggat waktu pada pukul 16.00 WIB tanggal 16 April 2024.

KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Sebagai Tersangka
KPK Resmi Tetapkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, sebagai Tersangka dalam Kasus Dugaan Pemotongan Insentif.

Tokoh-tokoh Akademisi dan Masyarakat Sipil Ajukan Amicus Curiae Minta Diskualifikasi Gibran
Sebanyak 303 tokoh yang tergabung dalam Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil telah mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan (amicus curiae) kepada Mahkamah Konstitusi .

Dalami Bansos dan APBN: Kuasa Hukum 01 dan 03 Minta MK Hadirkan Menteri dalam Sidang PHPU Presiden 2024
Kuasa hukum Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar telah mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil beberapa menteri yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju dalam sidang mengenai sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024.

Gugatan Ganjar-Mahfud ke MK: Menjaga Kewarasan dan Masa Depan Demokrasi
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bahwa mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga kestabilan dan aspirasi masyarakat akan Indonesia yang lebih baik.

11 Tindak Kecurangan Pemilu 2024 Dibongkar Tim Hukum AMIN di MK! Bukti Manipulasi Pemerintah Terungkap?
Tim hukum yang mewakili pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah menyoroti 11 tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil.