Wajibkah Anak Melunasi Utang Orang Tua? Ini Penjelasan…

Wajibkah Anak Melunasi Utang Orang Tua? Ini Penjelasan Hukumnya

Redaksi Literasi Hukum Indonesia

01 Mar 2026 · 10:39 01 Maret 2026 10:39 WIB 8 menit waktu baca 8 menit 45 dibaca

Simak penjelasan lengkap apakah anak secara hukum wajib membayar utang orang tua yang masih hidup maupun meninggal menurut BW dan Hukum Islam.

Ilustrasi penjelasan hukum mengenai kewajiban anak melunasi utang orang tua, baik yang masih hidup maupun telah meninggal dunia. (Sumber: AI Gemini, Redaksi Literasi Hukum Indonesia)

Pertanyaan

Orang tua saya saat ini sedang terlilit utang kredit di bank yang jumlahnya cukup besar karena usaha yang bangkrut. Belakangan ini, debt collector dari pihak bank sering menelepon dan mendatangi saya. Mereka mengancam bahwa jika orang tua saya tidak bisa membayar utang tersebut, atau jika suatu saat orang tua saya meninggal dunia, maka saya sebagai anak kandungnya yang sudah bekerja dan berpenghasilan wajib untuk melunasi seluruh sisa utang tersebut. Apakah benar secara hukum utang orang tua otomatis menjadi tanggung jawab dan harus dilunasi oleh anaknya?

Intisari Jawaban

Klik untuk melihat ringkasan jawaban.

Secara hukum, seorang anak tidak wajib memikul atau melunasi utang orang tuanya dengan harta pribadinya. Baik saat orang tua masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia, prinsip hukum di Indonesia sangat melindungi harta pribadi anak dari jeratan utang orang tua.

Semasa orang tua hidup, utang adalah murni perjanjian kontraktual antara orang tua (debitur) dengan bank (kreditur), sehingga anak bukan pihak yang harus bertanggung jawab. Saat orang tua meninggal dunia, kewajiban melunasi utang memang beralih kepada anak sebagai ahli waris, namun tanggung jawab tersebut hanya sebatas nilai harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua. Baik Hukum Perdata Barat maupun Hukum Islam di Indonesia sepakat bahwa jika harta warisan habis atau orang tua tidak meninggalkan harta sama sekali, anak tidak bisa dipaksa membayar sisa utang tersebut dengan harta pribadinya.

Kesimpulan praktisnya: Anda berhak menolak secara tegas tagihan debt collector jika ditagih atas utang orang tua, selama Anda tidak pernah menandatangani perjanjian sebagai penjamin (borgtocht). Jika orang tua wafat dan utangnya lebih besar dari asetnya, Anda dapat menolak warisan secara resmi di pengadilan agar terbebas dari seluruh tagihan utang tersebut.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Penjelasan lengkap dapat Anda baca di bawah ini.

Daftar Isi

1. Tanggung Jawab Anak Saat Orang Tua Masih Hidup
2. Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (KUH Perdata)
3. Tanggung Jawab Utang Pewaris Menurut Pandangan Hukum Islam dan KHI
4. Praktik Yurisprudensi Mahkamah Agung
5. Apa Langkah yang Harus Dilakukan Jika Ditagih?
Dasar Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Hukum Islam dan Yurisprudensi
Kesimpulan
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Tanggung Jawab Anak Saat Orang Tua Masih Hidup

Untuk menjawab keresahan Anda, kita harus membagi situasi ke dalam dua kondisi, yakni saat orang tua masih hidup dan saat orang tua telah meninggal dunia. Dalam tatanan hukum perdata Indonesia, prinsip dasar yang berlaku adalah kemandirian subjek hukum.

Hubungan utang piutang yang terjadi antara orang tua Anda dengan pihak bank adalah murni hubungan kontraktual yang bersifat personal, tunduk pada Pasal 1313 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1340 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga (termasuk anak). Oleh karena itu, bank sama sekali tidak memiliki landasan hukum untuk menagih atau menuntut Anda melunasi utang orang tua Anda, meskipun orang tua Anda dalam kondisi bangkrut.

Satu-satunya pengecualian di mana Anda wajib membayar utang orang tua saat mereka masih hidup adalah apabila Anda secara sadar menandatangani perjanjian dan mengikatkan diri sebagai Penanggung Utang (borgtocht/Guarantor). Menurut Pasal 1820 KUH Perdata, penanggungan adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang jika ia tidak memenuhinya. Tanpa adanya tanda tangan Anda sebagai penjamin, penagihan paksa oleh pihak kreditur terhadap Anda adalah tindakan yang tidak berdasar hukum.

2. Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (KUH Perdata)

Situasi akan sedikit berbeda apabila orang tua (debitur) meninggal dunia. Kematian tidak serta-merta menghapuskan utang. Dalam sistem Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), berlaku asas saisine (Pasal 833 KUH Perdata), di mana para ahli waris dengan sendirinya demi hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang dari orang yang meninggal.

Menurut J. Satrio, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Waris (1992), warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva (harta) dan pasiva (utang) si pewaris yang berpindah ke ahli waris. Hal ini dipertegas oleh Pasal 1100 KUH Perdata yang mewajibkan ahli waris untuk memikul pembayaran utang seimbang dengan apa yang diterimanya dari warisan.

Lalu, apakah ini berarti harta pribadi Anda bisa disita bank jika utang orang tua lebih besar dari warisannya? Belum tentu. Hukum memberikan Anda pilihan perlindungan. Anda tidak serta merta dipaksa menerima utang tersebut. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dan pakar lainnya, ahli waris diberi hak-hak berikut:

Hak Berpikir (Recht van Beraad): Berdasarkan Pasal 1023 KUH Perdata, Anda berhak meminta waktu 4 bulan untuk menyelidiki harta peninggalan dan memastikan apakah utangnya lebih besar dari harta.
Menerima dengan Hak Istimewa (Beneficiaire Aanvaarding): Berdasarkan Pasal 1032 KUH Perdata, jika Anda memilih ini, kewajiban membayar utang orang tua HANYA dibatasi sebesar nilai aset warisan. Harta pribadi Anda sama sekali tidak akan dicampur dan tidak bisa disita bank.
Menolak Warisan (Verwerping): Sesuai Pasal 1045 dan 1057 KUH Perdata, tidak ada seorang pun diwajibkan menerima warisan. Jika Anda menolak warisan tersebut secara resmi di pengadilan, Anda dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058 KUH Perdata) dan bebas 100% dari seluruh utang pewaris.