Mahkamah Konstitusi

Artikel ini mencoba menyuguhkan alternatif model pengujian negara asing, Jerman dan Prancis, agar sekiranya diadopsi di Indonesia.

Artikel ini membahas Tentang makna Dissenting opinion dalam Perkara PHPU Pilpres tahun 2024.

Artikel ini membahas ekstensifikasi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi Indonesia telah menetapkan batas akhir penerimaan amicus curiae terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024, dengan tenggat waktu pada pukul 16.00 WIB tanggal 16 April 2024.

Artikel ini akan memberikan pemahaman mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) secara mendasar dan jelas.

Kuasa hukum Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar telah mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil beberapa menteri yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju dalam sidang mengenai sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan mewujudkan keadilan substantif di Indonesia. Melalui kewenangannya dalam pengujian undang-undang dan putusan-putusan landmark, MK telah mengubah cara berhukum dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bahwa mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga kestabilan dan aspirasi masyarakat akan Indonesia yang lebih baik.

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan permohonan sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres.

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dari Pemilihan Presiden 2024.

Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md secara resmi telah mengajukan gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan Ganjar-Mahfud telah diterima oleh MK.

Artikel ini mengupas tuntas Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Temukan pula informasi tentang kewajiban Mahkamah Konstitusi dan bagaimana lembaga ini berkontribusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi, menegaskan kepada staf MK, terutama yang terlibat dalam penanganan perselisihan hasil pemilihan umum, untuk tidak menerima hadiah atau janji apa pun, termasuk parsel Lebaran.

Tim hukum dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD bersiap untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu presiden setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil Pemilu 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) baik untuk pemilihan presiden/wakil presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg).

Literasi Hukum – Artikel ini membahas Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai…