Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, delik dibagi menjadi delik formil dan materiil yang memiliki perbedaan pada mekanisme pembuktiannya. Transformasi delik pernah terjadi pada tindak pidana korupsi di Indonesia, di mana UU Tipikor awalnya merumuskan korupsi sebagai delik formil dengan konsep potential loss. Namun, Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubahnya menjadi delik materiil, sehingga kerugian negara harus dibuktikan secara nyata (actual loss). Transformasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi tanpa dasar yang jelas.

KPK memeriksa Hakim MK Ridwan Mansyur sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Sekretaris MA, Hasbi Hasan. Baca selengkapnya di sini.

Pengadilan Negeri Mataram menggelar sidang perdana kasus pelecehan seksual dengan terdakwa I Wayan Agus Suartama secara tertutup. Agenda pembuktian akan dilanjutkan pekan depan.

Delik materiil dalam hukum pidana adalah jenis tindak pidana yang dianggap selesai ketika akibat dari perbuatan tersebut terjadi. Berbeda dengan delik formil yang fokus pada terpenuhinya unsur perbuatan, delik materiil menitikberatkan pada hasil akhir, seperti terampasnya nyawa dalam kasus pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Dalam pembuktiannya, delik materiil memerlukan adanya akibat nyata dari perbuatan, sedangkan delik formil cukup membuktikan unsur perbuatan tanpa memperhatikan akibatnya. Pemahaman dan pembedaan keduanya penting untuk menjaga kepastian hukum.

Delik materiil dalam hukum pidana adalah jenis tindak pidana yang dianggap selesai ketika akibat dari perbuatan tersebut terjadi. Berbeda dengan delik formil yang fokus pada terpenuhinya unsur perbuatan, delik materiil menitikberatkan pada hasil akhir, seperti terampasnya nyawa dalam kasus pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Dalam pembuktiannya, delik materiil memerlukan adanya akibat nyata dari perbuatan, sedangkan delik formil cukup membuktikan unsur perbuatan tanpa memperhatikan akibatnya. Pemahaman dan pembedaan keduanya penting untuk menjaga kepastian hukum.

Pidato Presiden Prabowo di Mesir memicu kontroversi terkait wacana pengampunan koruptor dengan syarat pengembalian aset negara. Artikel ini mengulas aspek hukum, etika, dan dampaknya pada penegakan hukum, serta solusi kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia

Artikel ini membahas sejarah, penerapan, dan kontroversi hukuman mati dari perspektif hukum positif Indonesia serta hukum pidana Islam, mengupas dasar filosofis, sosiologis, dan yuridisnya. Dilengkapi dengan tinjauan pro dan kontra, artikel ini juga mengeksplorasi bagaimana hukuman mati dipertahankan atau ditolak berdasarkan hak asasi manusia dan prinsip syariat.

Artikel ini membahas pengertian cryptocurrency sebagai sistem keuangan digital yang terdesentralisasi, serta risiko pencucian uang yang memanfaatkan sifat anonim dan kurangnya regulasi dalam crypto. Diuraikan juga tahapan pencucian uang, metode yang digunakan, dan tantangan yang dihadapi otoritas dalam mengatasi praktik ilegal ini.

Artikel ini membahas tentang Definsi dan Penjelasan Singkat dari Suatu Tindak Pidana Penipuan.

Artikel ini membahas fenomena extra judicial killing dari perspektif hukum dan sosial, termasuk definisi, kasus-kasus di Indonesia, dampak sosial dan politik, serta upaya pencegahan.

Artikel ini membahas tentang penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku turut serta (medepleger) dalam suatu tindak pidana pembunuhan berencana.

Masyarakat Indonesia kembali diperdebatkan dengan rilisnya film “VINA: Sebelum 7 Hari” di bioskop. Film ini mengangkat kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eky di Cirebon pada 27 Agustus 2016, yang sebelumnya diduga sebagai kecelakaan tunggal.

Artikel ini membahas ketentuan yang mengatur tentang praperadilan di Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan banding terhadap putusan sela hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh

Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang bagaimana warga negara asing dapat dipidana di Indonesia

Artikel ini membahas tentang jalur khusus yang terdapat di dalam Rancangan KUHAP Nasional dengan plea bargaining system asli di negara common law

Artikel ini membahas dampak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia.

KPK Resmi Tetapkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, sebagai Tersangka dalam Kasus Dugaan Pemotongan Insentif.

Artikel ini membahas tentang bagaimana tindak pidana narkotika dapat direduksi dan diberantas melalui pendekatan supply and demand reduction.