Opini Hukum

Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru

Literasi Hukum – Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belakangan ini adalah popularitas olahraga Padel. Olahraga raket yang merupakan hibridisasi antara tenis dan squash ini dengan cepat menarik minat masyarakat, memicu menjamurnya fasilitas dan meningkatnya intensitas penyelenggaraan […]

Film Dokumenter Dirty Vote: Membongkar Manuver Kotor Presiden Jokowi di Pemilu 2024

Literasi Hukum – Kontestasi pemilihan umum di tahun 2024 kali ini terasa sangat berbeda. Manuver kotor Presiden Jokowi dalam memenangkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi pemilihan presiden 2024, menjadi faktor utama panasnya perhelatan pemilu yang diwarnai dengan berbagai kecurangan dari kalangan elit politik hingga ke akar rumput. Lalu kecurangan apa saja yang terjadi […]

4 Alasan Presiden Tidak Boleh Berkampanye untuk Orang Lain

Presiden tidak boleh berkampanye untuk orang lain. Pada tanggal 24 Januari 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak. Pernyataan ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan para pengamat hukum. Aspek Hukum Secara hukum, presiden memang boleh berkampanye untuk orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang […]

Palu Harapan dari Mahkamah itu Bernama ‘Keadilan’

Literasi Hukum – Barangkali belum terlalu lama, gempuran suara bedug kontestasi—pertarungan politik di negeri ini telah dimulai. Pengumuman para calon Presiden dan Wakil Presiden telah memberikan sinyal petanda, bahwa liga telah dimulai, menjamah ke sudut-sudut ruang intelektualitas, dan seakan singgah di pelataran rumahnya. Menari riang menyusuri lembaga yang selalu diluluhlantangkan sebagai ‘Guardian of Constitution’, Mahkamah […]

Reinventing Kelompok Kepentingan dalam Bingkai Demokrasi Digital

Literasi Hukum – Pelajari peran penting dan tantangan kelompok kepentingan dalam demokrasi digital. Temukan bagaimana mereka mempengaruhi opini publik dan pengambilan keputusan kebijakan, serta dampaknya pada sistem politik yang pluralistik. Analisis tentang revitalisasi dalam era disrupsi teknologi dan tantangan dalam demokratisasi juga disajikan. Kelompok Kepentingan Secara definisi kelompok kepentingan sebagai faktor penekan secara eksternal dalam konteks politik […]

Minimnya Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba)

Literasi Hukum – Artikel ini membahas minimnya perlindungan lingkungan hidup, kontroversi dalam proses pembuatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat, serta berbagai isu krusial yang masih dilanjutkan demi keselamatan dan kenyamanan bisnis pertambangan. Artikel ini juga membahas bagaimana […]

Restitusi dan Perlindungan Hak Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Literasi Hukum – Artikel ini membahas tentang restitusi atau ganti rugi yang diberikan kepada korban atau ahli waris korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Pasal 48 UU Pemberantasan TPPO menjelaskan bahwa korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya […]

Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia: Sejarah, Pengertian, dan Implementasinya di Masa Lalu dan Sekarang

Literasi Hukum – Pelajari sejarah, pengertian, dan implementasi ideologi negara Indonesia, Pancasila, dalam artikel ini. Mengetahui dasar filsafat dan ideologi negara yang terdiri dari lima dasar ini dapat membantu Anda memahami panduan dan pedoman yang mengarahkan seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan bernegara. Pelajari bagaimana nilai-nilai Pancasila telah diimplementasikan di masa lalu dan sekarang, serta perubahan dan […]

Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana

Literasi Hukum – Artikel ini membahas tentang mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan praktik model mediasi penal dalam ketentuan restorative justice. Mediasi penal lebih berorientasi pada proses dan partisipasi aktif serta otonom para pihak. Mediasi pada perkara perdata dan pidana memiliki […]

Seponering dan Monopoli Kewenangan Penuntutan

Literasi Hukum – Artikel ini membahas tentang definisi dan pengertian seponering serta kaitannya dengan asas oportunitas dan peran Jaksa dalam proses peradilan pidana. Artikel ini juga menjelaskan mengenai wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas […]

Memandang Prinsip Legalitas dalam Lanskap Hukum Pidana Formil

Literasi Hukum – Artikel ini membahas tentang pentingnya asas hukum dan prinsip legalitas dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam pelaksanaan hukum pidana. Penulis menjelaskan secara detail mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsi, tugas, kewenangan serta tanggung jawab mengimplementasikan prinsip negara hukum. Selain itu, penulis juga membahas mengenai prinsip-prinsip hukum yang […]

Problematika Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terkait Penundaan Pemilu

Literasi Hukum –  Artikel ini membahas tentang Problematika Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan partai politik yang merasa dirugikan karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual oleh KPU. Keputusan tersebut memunculkan polemik di ruang publik karena salah satu poin pada pokok perkaranya menyatakan menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan […]

Polemik Cover Lagu: Hak Cipta, Etika Berkarya dan Konsekuensi Hukumnya

Literasi Hukum – Artikel ini membahas tentang hak cipta dan etika dalam berkarya musik, terutama dalam konteks meng-cover lagu atau menyanyikan kembali lagu milik orang lain. Artikel juga menjelaskan konsekuensi hukum dan upaya penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak cipta. Di era digital dan disrupsi teknologi informasi seperti dewasa ini sebagian besar waktu, aktifitas dan interaksi […]

Dilema Ambisi Otonomi Daerah : Ragam Teks Hukum dalam Konstitusi dan Potret Realitas

Literasi Hukum – Perjalanan panjang dan semangat terhadap penegakan otonomi yang seluas-luasnya merupakan cita-cita tertinggi demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta upaya menjaga dan merawat keharmonisan dalam hubungan pusat dan daerah, konsep unity in diversity yang diusung dari era awal berdirinya Negara Repubik Indonesia sudah se-yogyanya dimaknai secara esensial dan prinsipil. Melalui […]

More posts
Sampaikan Analisis Anda

Platform kami menyediakan ruang bagi pandangan yang mendalam dan analisis konstruktif. Kirimkan naskah Anda dan berikan dampak melalui tulisan yang mencerahkan.

Sampaikan Analisis Hukum Anda Tutup Kirim Naskah Opini