MK: Pembentuk UU Perlu Tinjau Ulang Batas Wilayah Kota Bontang
MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta.
MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta.
Hari ini MK bacakan putusan uji formil UU TNI. Simak kembali perjalanan 5 gugatan yang mempersoalkan minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya.
Istana membantah telah mengirim Surpres pergantian Kapolri Listyo Sigit ke DPR. Namun, isu ini terus menguat seiring rencana reformasi Polri oleh Presiden.
Artikel ini membahas mengenai bagaimana negara memberikan pengakuan atas satuan pemerintah daerah istimewa di Indonesia.
Literasi Hukum – Hak angket menjadi topik yang hangat diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Pasca gelaran pemilu dan pilpres rampung dijalankan serentak pada 14 Februari 2024 lalu, berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di banyak titik TPS daerah di Indonesia menyeruak ke publik dan menimbulkan kegaduhan. Hal ini diperparah dengan banyaknya kasus ketidakcocokan data hasil asli suara […]
Pelajari seluk beluk Hukum Tata Negara, terutama terkait dengan pengertian hukum tata negara. Temukan pula berbagai pengertian hukum tata negara dari para ahli.
Literasi Hukum – Pelajari esensi impeachment, objek dan alasan-alasannya, serta mekanisme impeachment di Indonesia. Temukan perbedaan mendasar antara impeachment dan pemakzulan dalam konteks pemberhentian Presiden/Wakil Presiden. Impeachment, menurut pemahaman umum, merujuk pada turunnya, berhentinya, atau dipecatnya seorang Presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya. Namun, esensi impeachment sebenarnya lebih fokus pada tuduhan atau dakwaan, sehingga proses ini […]
Literasi Hukum – Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat, yang juga merupakan pengacara Moeldoko, Saiful Huda, menjelaskan bahwa pengajuan peninjauan kembali (PK) merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA). Saiful mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pertama kali memberitahukan mengenai pengajuan PK dan empat bukti baru (novum) yang diajukan oleh Partai […]
Literasi Hukum – Artikel ini membahas mengenai sistem pemilu proporsional tertutup dan sistem pemilu proporsional terbuka. Perubahan sistem dalam konteks negara demokrasi konstitusional memiliki peran krusial dalam memastikan perlindungan dan kemajuan berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Jika perubahan tersebut mendukung proses demokrasi, hal ini akan mengkonsolidasikan stabilitas sistem demokrasi secara keseluruhan. Namun, penting bagi perubahan ini […]
Literasi Hukum – Dalam artikel ini, akan dijelaskan tentang dualisme hukum antara tata negara dan hukum administrasi negara, termasuk latar belakang, konsep, dan pembagian kekuasaan antara keduanya. Artikel ini juga membahas implikasi penting dari dualisme hukum ini dalam pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat, serta bagaimana dualisme ini dapat menjaga keseimbangan kekuasaan dan menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, […]
Literasi Hukum – Artikel ini menjelaskan Legislative dan Judicial Review. Terdapat dua jenis kewenangan, yaitu hak pengujian materiil dan hak pengujian formal. Di Indonesia, lembaga yudikatif dan lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian, yang disebut sebagai legislative review dan judicial review. Prinsip Toetsingsrecht dan Kewenangan Lembaga di Indonesia Secara prinsip, toetsingsrecht adalah istilah yang […]
Literasi Hukum – Belajar tentang konsep HTN di Indonesia? Pelajari sekarang untuk mendapatkan berbagai manfaatnya! Dapatkan informasi terperinci dan lengkap mengenai hal ini dengan mudah di sini. Hukum Tata Negara atau HTN adalah sebuah konsep yang menjelaskan hubungan antara berbagai lembaga negara, secara umum dalam suatu sistem yang diatur oleh hukum. Dengan mempelajari dasar-dasar HTN, […]
Literasi Hukum – Artikel ini menjelaskan mengenai putusan Ultra Petita sebagai bagian dari arah baru progresifitas hakim di dalam penegakan hukum. Domiunt aliquando leges, nunquam moriuntur. Hukum tidak mati, ia hanya sedang tertidur dan hendak terbangun. Sebuah adagium hukum dan ungkapan yang metaforis bahkan agak hiperbolis itu sedikit banyak merepresentasikan situasi yang terjadi di ruang […]
Literasi Hukum – Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu hal yang sangat fundamental dan mutlak ada dalam suatu negara. Gagasan konstitusionalisme berupa pembatasan kekuasaan pemerintahan yang diatur dalam konstitusi dapat menjamin adanya perlindungan HAM. Oleh karena itu, dinamika ketatanegaraan suatu negara sangat ditentukan pula oleh dinamika perjalanan sejarah konstitusi negara yang bersangkutan, […]
Platform kami menyediakan ruang bagi pandangan yang mendalam dan analisis konstruktif. Kirimkan naskah Anda dan berikan dampak melalui tulisan yang mencerahkan.
Tutup
Kirim Naskah Opini