Risiko Hukum Oversharing di Media Sosial

Dalam konteks hukum, oversharing tidak hanya berdampak pada privasi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila informasi yang dibagikan melanggar hak orang lain atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menegaskan bahwa data pribadi merupakan data yang harus dilindungi dan penggunaannya wajib memperoleh persetujuan dari pemilik data. Oleh karena itu, mengunggah data pribadi milik orang lain tanpa izin berpotensi melanggar hak privasi seseorang.  [4]

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur mengenai distribusi informasi elektronik yang dapat merugikan pihak lain. Konten yang memuat penghinaan, pencemaran nama baik, maupun penyebaran data pribadi tanpa hak dapat menimbulkan sengketa hukum.  [5]

Tidak sedikit kasus justru bermula dari unggahan media sosial yang awalnya dianggap “sekadar curhat”. Padahal berdampak pada reputasi, keamanan, bahkan keselamatan pihak tertentu.

Langkah Mengurangi Risiko Oversharing

Langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko oversharing antara lain:

  1. Batasi Informasi Pribadi yang Dibagikan;
  2. Kelola Pengaturan Privasi Akun;
  3. Hindari Membagikan Lokasi Secara Real-Time;
  4. Pikirkan Sebelum Mengunggah;
  5. Waspadai Permintaan Informasi dari Pihak Tidak Dikenal;
  6. Gunakan Autentikasi Ganda;
  7. Evaluasi Jejak Digital Secara Berkala. [[6]                             

Pada akhirnya, media sosial memang dapat menjadi sarana untuk berkomunikasi dan berekspresi. Namun, pengguna tetap perlu bijak dalam membagikan informasi pribadi agar tidak menimbulkan risiko bagi diri sendiri maupun orang lain di kemudian hari.