Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…g Keputusan Fiktif Keputusan fiktif berkaitan erat dengan penerbitan keputusan tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara esensial, keputusan fiktif merupakan sikap diam dari pemerintah terhadap permohonan yang diajukan ol…
…sedental. Dimensi transedental pada konsep HAM di Indonesia dipengaruhi oleh sistem ketetanegaraan Indonesia yang tidak menganut asas pemisahan atau separation terhadap agama. UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) menegaskan posisi dan sikap negara ya…
Artikel ini membahas mengenai ajaran hukum Alam. Yuk simak penjelasannya.
…Kelindan seimbang hukum dan demokrasi merupakan tampilan paripurna yang diharapkan semua negara bercorak demokrasi konstitusional. Negara hukum dilaksanakan atas ‘kehendak umum’ yang tercermin dalam aturan hukum. Maka dikatakan, negara huk…
…ngjawaban korporasi (BJR). Sebelum hadirnya Revisi UU BUMN, direksi BUMN yang menyebabkan kerugian bagi BUMN seringkali dijerat Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipik…
…an, menolak ataupun membatalkan keputusan PBB. Menurut Soeprapto,1995, apabila salah satu negara anggota tetap DK PBB menggunakan hak vetonya untuk menolak ataupun membatalkan keputusan PBB meskipun keputusan tersebut telah disepakati oleh…
…- Artikel ini menguraikan hubungan sosial, politik, dan hukum dalam pembentukan ideologi negara dan kebebasan beragama di Indonesia. Pembahasan mencakup sejarah Pancasila, konsep HAM, dan konstitusionalitas ateisme dalam konteks nilai reli…
…ku Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia yang ditulis oleh Adam Ilyas. Negara Hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara huku…
…emerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan dan menentukan arah negara. Kata "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" yang berarti pemerintahan. Berikut adalah beberapa…
…dalam perkara pidana, tetapi juga memiliki peran penting dalam bidang perdata, tata usaha negara, dan tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh undang-undang. Artikel ini akan mengulas peran kejaksaan, tantangan yang dihadapinya, serta prospek…
