Kesimpulan

Revisi UU BUMN membawa banyak perubahan dalam tata kelola BUMN, antara lain menegaskan bahwa kekayaan BUMN merupakan kekayaan yang terpisah dari keuangan negara, penegasan bahwa direksi BUMN bukan lagi merupakan penyelenggara negara, dan pengaturan BJR yang sebelumnya hanya diatur dalam UUPT. Dengan berbagai perubahan tersebut, diharapkan direksi BUMN dapat lebih bebas dalam membuat kebijakan bisnis dan aksi-aksi korporasi. Selama kebijakan direksi tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan dan tidak keluar dari koridor BJR yang terdapat dalam Pasal 9F, maka tidak perlu khawatir akan dimintai pertanggungjawaban hukum.

[11] Desak Made Setyarini, dkk, “Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum,” Jurnal Analogi Hukum, 2, no.1, (2020), 13. http://dx.doi.org/10.22225/.2.1.1608.12-16

[10] Karisna Mega Pasha, “Adakah Risiko Hukum Jabatan Direksi?,” Hukum Online, February 21, 2025.

[9] Amelia Yesidora, “Putusan Direksi BUMN Dinilai Tak Bisa Dipidana, Bagaimana Dasarnya?,” Katadata, May 23, 2024.

[8] Dimas Waraditya Nugraha, “RUU BUMN Diminta Akomodasi Aturan Penilaian Bisnis,” Kompas, January 30, 2025.

[7] Monica Wareza, “Ternyata Gara-gara Ini Komisaris-Direksi ‘stres’ Urus BUMN,” CNBC Indonesia, September 27, 2021.

[6] “Revisi UU BUMN: Perubahan Besar Tata Kelola BUMN dan Pembentukan BPI Danantara,” UMBRA, February 25, 2025.

[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, hlm. 237 - 238.

[4] Fharefta Akmalia dan Muhammad Rafi Syamsudi, “Pergeseran Makna Kekayaan BUMN dan Implikasinya Terhadap Pertanggungjawaban Direksi BUMN,” Hukum Online, February 22, 2025.

[3] Dara Salsabila, “Rekonstruksi Problematika pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi: Kajian Normatif Kedudukan Hukum Diametral Badan Usaha Milik Negara,” Majalah Hukum Nasional, 50, no.1 (July 27, 2020): 38, https://doi.org/10.33331/mhn.v50i1.56

[1] Ady Thea DA, “Memuat 10 Materi Pokok, DPR Sahkan RUU BUMN Jadi UU,” Hukum Online, February 4, 2025.

[2] Loc.cit.