Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan banding terhadap putusan sela hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh
Recent Post
Kasus Penguntitan Jampidsus: Publik Menunggu Kepastian di Tengah Misteri
Kejelasan mengenai dugaan penguntitan anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror terhadap Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, masih belum terungkap
MK Putuskan NO Permohonan Caleg PKB Deyai, Agusten Yuppy
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan Agusten Yuppy caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deyai untuk Daerah Pemilihan Deyai 3, tidak dapat diterima
Literasi Hukum Indonesia
MK Putuskan NO Permohonan Oktovianus Wandikmbo, Caleg Gerindra Intan Jaya 3
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan Oktovianus Wandikmbo, calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya 3 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), tidak dapat diterima
Konflik Internal: DPP Partai Aceh Cabut Permohonan PHPU, Caleg Menolak
Mahkamah mengonfirmasi kuasa pemohon mengenai surat dari Partai Aceh yang mempertanyakan alasan perkara dengan nomor 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 masih diperiksa lebih lanjut
Saksi PAN Ungkap Penggelembungan Suara PPP dan Partai Aceh di Pidie dan Pidie Jaya
Saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan suara untuk Partai Aceh dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1.
Eksepsi Error in Objecto Dalam Perkara Perdata: Analisis Putusan MA RI Nomor 4846 K/Pdt/2023
Artikel ini membahas mengenai penerapan eksepsi error in objecto pada perkara perdata.
Apa Saja Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata dalam Pinjam Online?
Pelajari bagaimana pinjaman online di Indonesia terintegrasi dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sah perjanjian
Panduan Lengkap Membeli Rumah yang Sertifikatnya Masih Diagunkan
Artikel ini akan membahas langkah-langkah detail yang perlu Anda lakukan untuk membeli rumah yang sertifikatnya masih diagunkan, termasuk aspek hukum, keuangan, dan tips praktis lainnya
Konsep Keadilan dan Teori-Teorinya
Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi berbagai teori keadilan yang telah diajukan oleh beberapa pemikir terkenal, serta aplikasi praktisnya dalam konteks sosial dan politik.
Sistem Noken di Papua: Harmoni Tradisi dan Prinsip Demokrasi Modern
Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang Sistem Noken, termasuk kelebihan, kelemahan, dan implikasinya dalam konteks demokrasi modern.
Warga Negara Asing dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Sebuah Analisis Komprehensif
Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang bagaimana warga negara asing dapat dipidana di Indonesia
Membangun Literasi Hukum Berlandaskan Pancasila: Menuju Negara Hukum yang Adil dan Bermartabat
Artikel ini membahas pentingnya literasi hukum dan bagaimana Pancasila menjadi landasannya, termasuk penerapannya dalam pendidikan hukum, sistem peradilan, dan pembentukan kebijakan hukum.
Hukum Perdata di Indonesia
Pelajari segala hal tentang hukum perdata di Indonesia: sejarah, struktur, prinsip utama, reformasi, tantangan, kasus penting, serta pengaruh hukum adat dan hukum Islam. Dapatkan penjelasan mendetail dan lengkap di sini
Ketentuan hukum terkait Pemberian Hak Lisensi terhadap Rahasia Dagang Melalui Perjanjian
Artikel ini membahas mengenai ketentuan hukum terkait pemberian hak lisensi terhadap rahasia dagang melalui perjanjian
Masifnya Presiden Jokowi di Masa Lame Duck Dalam Memenuhi Politik Balas Budi
Artikel opini berisikan kegiatan politik presiden di masa lame duck. Besar dugaan penulis bahwa kegaitan tersebut ditujukan untuk politik balas budi.
Ketentuan Hukum Terkait Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
Artikel ini membahas dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Telaah “Kegentingan Memaksa” Dalam UU Cipta Kerja Sebagai Unsur Pemberlakuan Hukum Darurat Negara
Artikel ini membahas korelasi Keadaan Darurat Negara dengan Perpu sebagai produk hukum yang lahir dari kegentingan yang mendesak.
Melawan Kejahatan dengan Whistleblowing: Melindungi Diri dan Mendorong Keadilan
Artikel ini membahas tentang seluk beluk terkait whistleblowing system dalam tindak pidana tertentu serta regulasi yang berlaku di Indonesia
DPR Abaikan Masukan Publik, Revisi UU MK Tetap Berjalan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikukuh untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat.
