Oposisi Pindah Kontrakan

Jadi, ke mana sebenarnya perginya oposisi di Indonesia? Jawabannya tragis namun sederhana: oposisi tidak lagi menetap di gedung megah Senayan, melainkan telah "pindah kontrakan" ke jalanan, ruang gawai, dan meja-meja redaksi. Kekuatan struktural yang seharusnya menjadi penyeimbang kini telah dilumpuhkan oleh syahwat politik akomodasi yang melahirkan koalisi mahabesar.

Ketika hampir semua warna partai melebur dalam satu barisan kekuasaan, fungsi check and balances bukan sekadar melemah saja, melainkan mati suri. Parlemen yang seharusnya menjadi "penjaga" kepentingan rakyat kini berubah menjadi "stempel" bagi setiap ambisi eksekutif. Tanpa oposisi yang tangguh di dalam parlemen, setiap kebijakan publik seberat apa pun dampaknya bagi rakyat, akan melenggang mulus tanpa perdebatan yang berarti. Ini adalah sinyal bahaya bagi demokrasi, sebab kekuasaan tanpa pengawasan adalah karpet merah menuju otoritarianisme dan praktek korupsi yang terstruktur.

Fenomena "pindah kontrakan" ini adalah bentuk pertahanan terakhir demokrasi. Ketika pintu-pintu di gedung Parlemen tertutup bagi kritik, maka suara publik akan mencari jalannya sendiri melalui jalur-jalur non-formal. Media massa kini memikul beban berat sebagai oposisi de facto, sementara media sosial menjadi palu hakim bagi kebijakan yang dianggap janggal. Rakyat terpaksa mengambil alih fungsi pengawasan yang ditinggalkan oleh para wakil mereka yang sedang asyik "berpelukan" dengan kekuasaan.

Pada akhirnya, ketika partai politik lebih memilih untuk menjaga harmoni di dalam pemerintahan, adalah hal yang wajar jika masyarakat menjadi lebih kritis. Ini bukan sekadar keluhan, melainkan cara rakyat mengisi kekosongan peran pengawasan yang ditinggalkan oleh parlemen. Saat kursi di senayan dirasa sudah terlalu nyaman, maka diskusi di ruang redaksi dan aksi damai di jalanan menjadi harapan terakhir agar demokrasi kita tidak berjalan satu arah. Di sinilah kita berharap, ruang-ruang publik ini tetap dijaga kebebasannya, karena di sanalah hati nurani bangsa tetap terjaga.

Jika panggung terakhir ini pun coba dirampas melalui regulasi yang membungkam, maka kita tidak lagi hidup dalam negara demokrasi. Kita hanya sedang menonton pertunjukan monolog panjang, di mana pemerintah asyik memuji dirinya sendiri setiap hari, sementara rakyat dipaksa menjadi penonton yang bisu.