Analisis Tuntutan "17+8": Ujian Nyata bagi Komitmen Hukum Pemerintah dan DPR
Analisis hukum dan politik mengenai mampukah tuntutan "17+8" dipenuhi pemerintah dan DPR di tengah hambatan struktural dan resistensi elite politik.
Pencarian
“Pemerintah”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 33
Lihat semua di Berita
Kasus 2 Orang Hilang Pascademo, Yusril: Pemerintah Sudah Tahu Lokasinya
Pemerintah klaim sudah tahu lokasi 2 orang hilang pascademo Agustus. Menko Yusril sebut ada petunjuk, namun belum akan diungkap ke publik.
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung
…dan pembahasannya ditunda karena belum ada kesepakatan antara Panja RUU DKJ dari DPR dan pemerintah. DPR mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden, sedangkan pemerintah ingin tetap menggunakan sistem pemilihan lan…
Opini 40
Lihat semua di OpiniKritik Pemerintah Haruskah Berujung Pemidanaan?
Artikel ini membahas bagaimana kritik pemerintah berujung pada ancaman dipidana.
Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi
Artikel ini membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam implementasi Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo...
Antisipasi terhadap Hambatan Proyek Pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Artikel ini membahas mengenai beberapa tujuan dari dilaksanakannya kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) ini yakni seperti untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif ser...
Editorial 1
PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun
Literasi Hukum - Negara akhirnya masuk lebih jauh ke ruang digital. Melalui PP TUNAS, pemerintah hendak menegaskan bahwa anak tidak boleh terus-menerus dibiarkan menjadi sasaran pasar, objek algoritma, dan korban dari ekosistem digital yang…
Materi Hukum 31
Lihat semua di Materi HukumDaerah Istimewa: Pengakuan Negara atas Satuan Pemerintahan Daerah Istimewa
Artikel ini membahas mengenai bagaimana negara memberikan pengakuan atas satuan pemerintah daerah istimewa di Indonesia.
6 Teori Hukum Administrasi Negara
…um Administrasi Negara: Teori Ekapraja (Ekatantra) Pada abad ke-14 dan abad ke-15, sistem pemerintahan pada umumnya negara, khususnya di Eropa adalah monarki absolut, yaitu seluruh kekuasaan negara berada dalam satu tangan, yaitu raja. Dala…
Penerapan Diskresi dalam Pemerintahan
Pelajari penerapan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanPokok-Pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan
Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia Tenang Soal-Soal Keuangan
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1966 tentang Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia Tenang Soal-Soal Keuangan
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 Dan Pera…
Putusan MK 15
Lihat semua di Putusan MKPutusan MK No. 84/PUU-XXII/2024
…hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum"; 3. Memerintahkan pemuat…
Putusan MK No. 32/PUU-XXII/2024
Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, dll. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Inkonstitusional…
Putusan MK No. 31/PUU-XXII/2024
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PT. Imperium Happy Puppy dan Santoso Setyadji Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Perubahan Tarif Pa…
Kamus Hukum 40
Lihat semua di Kamus HukumPengawasan aparat pengawas intern pemerintah
Pengawasan aparat pengawas intern pemerintah Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan aparat pengawas intern pemerintah. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan aparat pengawas intern pem…
Pengawasan dokumen elektronik pemerintah
Pengawasan dokumen elektronik pemerintah Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan dokumen elektronik pemerintah. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan dokumen elektronik pemerintah: Pen…
Pengawasan kerja sama pemerintah dengan badan usaha
Pengawasan kerja sama pemerintah dengan badan usaha Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan kerja sama p…
