Kebebasan Berekspresi Bukan Tindak Pidana dalam Negara Hukum Demokratis
Penggunaan hukum pidana untuk merespons kritik mengancam kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang publik dalam negara hukum yang demokratis.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Mens Rea”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara
Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.
Anomali Penegakan Hukum Korupsi: Ironi Impunitas Aktor Struktural
Analisis tajam mengenai anomali penegakan hukum korupsi di Indonesia. Mengapa aktor struktural sering lolos dari jerat pidana sement...
Menakar Penerapan Pasal Makar dalam Kasus Hermawan Susanto
Analisis kritis kasus Hermawan Susanto: implikasi pasal makar KUHP terhadap kebebasan berekspresi dan batasan ujaran kebencian di In...
Kriminalisasi Keputusan Bisnis: Pelajaran dari Kasus Ira Puspadewi dan Dilema Direksi BUMN
Opini ini menyoroti kaburnya batas kesalahan bisnis dan kejahatan, serta bahaya kriminalisasi direksi tanpa bukti niat jahat.Opini i...
Menggali Fondasi Filosofis Hukum Pidana: Dari Kontrak Sosial hingga Pertanggungjawaban Moral
Selami dasar filosofis hukum pidana, dari teori kontrak sosial hingga tujuan pemidanaan. Pahami mengapa negara berhak menghukum dala...
Vonis Hasto dan Celah Hukum: Babak Baru Perburuan Harun Masiku
Kasus Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya judicial activism hakim untuk menggali kebenaran materiil dan tidak terpaku pada formal...
Abuse dan Misuse of Power: Persimpangan dalam Tindak Pidana Korupsi
Opini tentang vonis Tom Lembong: Batas kabur antara kesalahan administrasi & korupsi picu kriminalisasi kebijakan. Abuse vs misuse o...
Menyoal Kembali Makna dan Batasan Korporasi sebagai "Subjek Hukum"
Menyoal kembali makna dan batasan korporasi sebagai 'subjek hukum'. Sebuah dekonstruksi filosofis tentang konsep persona ficta.
Wajibkah Membuktikan Niat Jahat (Mens Rea) di dalam Pasal 2 UU Tipikor?
Artikel ini berargumen bahwa pembuktian mens rea adalah kewajiban absolut dan tak terhindarkan dalam delik korupsi Pasal 2 UU Tipiko...
Jika Tom Lembong Dipidana, Siapa Lagi Berani Jadi Pejabat?
Sebuah analisis hukum pidana yang tajam mengenai tuduhan korupsi terhadap Tom Lembong. Tulisan ini membedah tuntas mengapa diskresi...
Halaman 1 dari 2
