Harta Pusaka Erpen Karo Tradisi Budaya dan Keadilan Sosial
Harta pusaka Erpen Karo tidak hanya warisan budaya, tetapi juga tantangan mewujudkan keadilan sosial di era hukum modern
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Outsourcing dalam Perspektif ESG: Paradoks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Perusahaan mengusung ESG, tapi tetap mengandalkan outsourcing. Tanggung jawab sosial diklaim, sementara risiko kerja dialihkan ke tenaga kerja alih daya
Peran Baru KY : Kunci Mewujudkan Peradilan Independen
Saat ini Fungsi Advokasi KY dalam mendampingi Hakim yang terkena PMKH masih minim, padahal fungsi ini penting untuk melindungi Hakim yang terkena PMKH
Sinyal Hijau untuk Tragedi: Celah Hukum di Bekasi Timur 2026
14 tewas dalam tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Telaah kelalaian hukum PT KAI, celah perlintasan liar, dan hak korban menuntut ganti...
Mitra Kerja atau Pekerja? Status Hukum dan Hak yang Hilang
Disebut mitra tapi kerja layaknya karyawan? Pelajari kapan hubungan kemitraan bisa dikategorikan hubungan kerja terselubung dan hak apa saja yang seharusny...
Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judici...
Kecelakaan Kereta Api Bekasi: Tanggung Jawab Hukum KAI
Tragedi kereta api Bekasi bukan sekadar musibah. Telaah tanggung jawab hukum KAI, hak korban atas kompensasi, dan kewajiban negara dalam keselamatan transp...
Nilai Keadilan dalam Hukum Adat Batak Toba melalui Batu Persidangan Huta Siallagan
Artikel ini mengulas nilai keadilan dalam hukum adat Batak Toba yang tercermin melalui praktik di Batu Persidangan Huta Siallagan. Pembahasan menyoroti pri...
Perlindungan Konsumen dalam Layanan Telemedicine
Telemedicine memudahkan layanan kesehatan, tetapi memunculkan persoalan hukum terkait diagnosis, data medis, dan tanggung jawab para pihak.
UU PPRT 2026: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga dan Tantangan Pengawasannya
UU PPRT resmi disahkan 21 April 2026 setelah 22 tahun. Simak analisis hak PRT, persoalan upah minimum, tantangan pengawasan, dan solusi yang bisa diterapka...
