Perlindungan Konsumen dalam UUPK: Pidana, Strict Liability, dan Upaya Hukum
UUPK mengatur hak konsumen, pidana pelaku usaha, strict liability, pembuktian terbalik, dan jalur hukum untuk menuntut ganti rugi.
UUPK mengatur hak konsumen, pidana pelaku usaha, strict liability, pembuktian terbalik, dan jalur hukum untuk menuntut ganti rugi.
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi d...
Legalisasi Judi Online adalah Upaya Terakhir dan Win-win Solutions Pemberantasan Judi Online di Indonesia
Artikel ini membahas tentang maraknya penipuan dalam jual beli online dan upaya pencegahannya.
Artikel ini membahas tentang Tindakan pidana korupsi dalam sektor perbankan di Indonesia merupakan masalah serius yang memerlukan pe...
Artikel ini membahas legalitas Aset Cryptocurrency yang dapat diperdagangkan di Negara Indonesia
Artikel ini membahas kasus penagihan hutang secara sewenang-wenang oleh debt collector di Indonesia, regulasi OJK yang mengatur kerj...
Artikel ini mengungkap sisi gelap dari proyek pembangunan Tol Cisumdawu terhadak hak warga yang terabaikan dan keruskan sawah pada a...
Artikel ini mengupas tuntas tentang regulasi terkait dengan keamanan pekerja sektor gig economy di Indonesia yang mana studi difokus...
Artikel ini membahas kompleksitas masalah kecanduan judi online di Indonesia dan wacana pemberian bantuan sosial kepada para korbann...
Artikel ini membahas ketentuan hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat menurut PP Nomor 21 Tahun 2024.
Halaman 3 dari 9