UU Pers Lemah, Warga Sipil Rentan Kriminalisasi
Kekosongan perlindungan jurnalisme warga dalam UU Pers merupakan penyediaan celah hukum untuk mengkriminalisasi sipil yang kritis dan bersuara.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Kebebasan Berekspresi”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE
Putusan MK 125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapa...
Akselerasi Artificial Intelligence dan Tantangan Mahkamah Konstitusi Hari Ini
Keberadaan teknologi kecerdasan buatan telah menjadi tantangan baru di era Next Level Technology bagi Mahkamah Konstitusi
Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?
Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi d...
Militer di Ruang Siber: Langkah Strategis atau Ancaman bagi Kebebasan Digital?
Kewenangan TNI di dunia siber menimbulkan pro-kontra. Jika tidak diatur jelas, bisa memicu tumpang tindih kewenangan dan mengancam k...
Refleksi Kebebasan: Seni Alat Perlawanan!
Artikel ini membahas tentang seni sebagai alat perlawanan dan kritik sosial masyarakat yang seharusnya dilestarikan dan diterima sec...
Penguatan Konstitusionalisme di Era Otoritarianisme Digital: Tantangan dan Solusi
Di era digital, teknologi tidak hanya menjadi alat inovasi, tetapi juga instrumen kontrol oleh rezim otoriter. Artikel ini membahas...
Telaah Normatif Bentrokan Hak Asasi Manusia dengan Netralitas ASN dalam Kebebasan Hak Berbicara
Sebagai penyelenggara negara, ASN dibatasi haknya terutama hak bersuara demi terjaganya netralitas. Namun, bagaimana harmonisasinya...
Fenomena Surat Ijo: Konflik Kepemilikan Tanah yang Kompleks di Surabaya
Fenomena Surat Ijo di Surabaya mengungkap konflik kepemilikan tanah antara warga dan pemerintah, mencerminkan isu hukum dan sosial y...
KUHP Baru dan Pasal Penghinaan Presiden: Antara Melindungi Martabat dan Membungkam Kritik?
Artikel ini berisi dua sudut pandang pasca disahkannya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden pada KUHP 2023.
Judicial Restraint : Menjaga Keseimbangan Kekuasaan atau Mengabaikan Keadilan?
Pengaturan judicial restraint melalui undang-undang dapat memberikan kepastian hukum dan panduan yang jelas bagi hakim, namun harus...
Halaman 2 dari 3
